Jakarta, (AntaraSumbar) - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hassan menyatakan partai pimpinannya tersebut belum diminta untuk mengisi struktur menteri Kabinet Kerja jika terjadi reshuffle atau perombakan.
"Tidak, tidak, PAN belum diminta untuk isi jabatan menteri Kabinet Kerja," kata Zulkifli selepas Halal Bi Halal di Graha 165, Jakarta, Rabu.
Menurut Zulkifli, keberadaan PAN baik di luar ataupun di dalam kabinet sama terhormatnya, karenanya dia menyatakan tidak ingin berandai-andai.
"Kami tidak ingin berandai-andai, baik di dalam atau di luar sama saja, yang terpenting bisa memberi kontribusi pada kebaikan bangsa," ujarnya.
Zulkifli mengatakan reshuffle tersebut diperlukan jika publik memerlukan kepercayaan dan keyakinan pada pemerintah dan sebagai upaya memberikan rasa nyaman pada masyarakat.
"Namun reshuffle adalah hak preogratif presiden," ujarnya.
Lebih lanjut, Zulkifli mengatakan joka ada reshuffle, bukan hanya harus diisi orang-orang yang mampu meyakinkan pasar, tapi juga harus ada sinyal yang menunjukan pemerintahan yang kuat.
"Pasar bukan hanya melihat reshuffle orang yang dipercaya, tapi juga pemerintahan yang stabil dan kuat," ujar dia.
Ketika ditanya ada kemungkinan masuknya dua kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Pramono Anung dan Ahmad Basarah, Zulkifli mengatakan mereka adalah kader partai yang baik.
"Harusnya dari dulu karena mereka ini kader yang baik," ujarnya.
Sementara itu, mantan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa menyatakan reshuffle adalah kewenangan presiden, sehingga dia mengharapkan semua pihak untuk tidak mengejar jabatan.
"Menurut saya itu kewenangan presiden, sebaiknya tidak usah mengejar-ngejar jabatan, itu saja," katanya.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan pengurus PAN masuk ke dalam kabinet kerja, Hatta enggan berkomentar tentang hal tersebut.
"Itu terserah pengurus sekarang, saya tidak mau berkomentar tentang itu," ujar mantan Menteri Perhubungan tersebut. (*)