Jakarta, (Antara) - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono meminta kepada Presiden Joko Widodo agar partainya tidak di-Golkar-kan atau meminta pemerintah tidak mengintervensi urusan internal seperti yang terjadi di Partai Golkar. "Kami menyampaikan kepada Presiden, berharap agar Demokrat ke depan tidak di-Golkar-kan karena sebentar lagi (persiapan pemenangan) Pemilu Presiden," kata Ibas di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin. Ibas mengatakan partainya ingin tetap menjaga kedaulatan dalam menjalankan segala aktivitas politiknya sehingga diharapkan tidak ada intervensi dari pihak manapun termasuk pemerintah. Dia menjelaskan Demokrat sebagai partai penyeimbang tidak memiliki permasalahan dengan partai manapun dan tidak mempunyai jarak dengan partai lain dalam menjalin pola hubungan politik. "Kami senang apabila pemerintah atau presiden hadir (di Kongres Demokrat). Kami menyambut baik apabila yang bersangkutan hadir dan kami akan menyampaikan undangan," ujarnya. Menurut Ibas, dirinya tidak bisa memprediksi kemungkinan adanya intervensi pihak luar memecah belah Partai Demokrat. Namun dia mengatakan potensi kemungkinan itu tetap ada dan internal Demokrat selalu mengantisipasi apapun yang terjadi. "Kami memberikan pengaruh dan batasan-batasan kepada internal agar tidak terpengaruh dan terpecah belah," katanya. Ibas mengatakan sangat sedih apabila ada parpol yang terpecah belah oleh tindakan pihak luar. Menurut dia, hal itu bukan zamannya untuk memecah belah partai politik di Indonesia. "Kami ingin setiap partai diberikan waktu untuk konsolidasi internal," katanya. Menurut dia, semua pihak harus menghargai kedaulatan partai politik untuk melakukan konsolidasi agar dapat menghasilkan keputusan terbaik terkait kepentingan partai masing-masing. Sekretaris Fraksi Demokrat di DPR RI Didik Mukrianto mengatakan partainya ingin memberikan pesan moral pada pemerintah agar tidak terjadi seperti yang dialami Golkar dan PPP. Dia mengatakan peristiwa intervensi pihak pemerintah sudah terlihat terkait putusan sela PTUN Jakarta yang menunda Keputusan Kemenkumham. "Faktanya ada putusan sela PTUN Jakarta yang menahan putusan Menkumham terkait Partai Golkar. Kami melihat itu dan Demokrat waspada kemungkinan itu lebih awal," ujarnya. Dia menegaskan partainya sudah bersatu dan segala permasalahan di internal partai sudah diselesaikan dengan baik. (*/jno)