Jakarta, (Antara) - Indonesia Corruption Watch meminta audit keuangan partai politik terlebih dahulu sebelum negara memberikan bantuan dana APBN. "Kami belum bisa bilang setuju atau tidak (dengan rencana penambahan dana parpol) karena banyak pendekatan yang harus kita lakukan," kata Peneliti ICW Bidang Investigasi dan Publikasi Tama S Langkun di Gedung Nusantara III DPR Jakarta, Selasa. Ia menekankan, akuntabilitas keuangan partai harus diutamakan karena selama ini parpol enggan membuka secara transparan pendapatan maupun pengeluaran dari anggarannya. Dia mencontohkan, beberapa tahun lalu ICW mencoba meminta sembilan parpol membuka laporan keuangannya, namun hampir sebagian besar tidak mau memberikannya. "Setelah disengketakan dahulu, baru mereka memberikan laporan keuangannya. Itu indikator bahwa partai belum siap dengan keuangannya karena dari hal seperti itu saja tidak bisa, bagaimana ketika diberikan dana yang besar," kata Tama. Selain itu, menurut dia, apakah ketika uang yang diberikan itu kemudian menyelesaikan permasalahan korupsi di internal parpol. Dia menjelaskan masalah korupsi itu sangat kompleks dan ICW sedang melakukan kajian mendalam namun yang jelas disebabkan biaya politik tinggi. "Masalah yang kita lihat adalah mengapa biaya politik tinggi, apakah itu akibat masyarakat yang meminta uang? Kan tidak juga," ujarnya. Tama menjelaskan biaya politik tinggi disebabkan beberapa hal antara lain biaya "beli" kendaraan politik, biaya kampanye, biaya menggunakan tim sukses yang semuanya masuk dalam infrastruktur partai politik. Dia menjelaskan perlu diperhatikan terkait rekrutmen kader agar menghasilkan kader terbaik. "Terkadang kader yang membangun basis massa dengan membentuk komunikasi dengan masyarakat, kalah oleh modal," katanya. Data Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri menyebutkan total bantuan yang diberikan kepada 10 partai politik yang lolos dalam Pemilu 2014 senilai Rp13,17 miliar yang dialokasikan dalam APBN 2015. Dari bantuan itu, PDI-P yang meraih 109 kursi di DPR RI mendapatkan bantuan senilai Rp2,55 miliar setiap tahun. Dan Partai Hanura yang meraih 16 kursi di DPR RI memperoleh Rp710,58 juta. Bantuan dana itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. (*/jno)