Bukittinggi, (ANTARA) - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi prihatin dengan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) pada 2012 yang mencapai Rp70 miliar. "Silpa sangat tinggi Rp70.891.302, F-PPP sangat prihatin sekali dengan silpa yang demikian banyak yang tidak bisa digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan," kata F-PPP yaitu Uneva Haryanto (Ketua), Syahril Muchtar (Sekretaris) dan Dewi Anggraini (Anggota). Rasa prihatin itu disampaikan pada pendapat akhir fraksi terhadap rancangan peraturan daerah Kota Bukittinggi tentang pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2012. Dalam pandangan F-PPP mengemukakan belanja daerah tahun 2012 telah digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemkot yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang terjabar dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan APBD senilai Rp552,2 miliar dan terlaksana hanya Rp447,4 miliar. Atas pelaksanaan APBD tahun 2012 maka Pemkot harus mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan APBD tersebut yang dibuat dalam bentuk rancangan peraturan daerah berdasarkan rencana peraturan daerah yang disampaikan oleh Pemkot, kata F-PPP yaitu Uneva Haryanto (Ketua), Syahril Muchtar (Sekretaris) dan Dewi Anggraini (Anggota). F-PPP menilai bahwa masih banyak kelemahan dalam perencanaan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Bukittinggi. Hal itu merupakan kelemahan perencanaan anggaran yang dilakukan oleh pengguna anggaran, setiap tahun anggaran pendapatan dan belanja yang digunakan oleh pengguna anggaran yang menyebabkan banyaknya belanja pembangunan yang tertunda. Berdasarkan pemeriksaan oleh bandan pemeriksaan keuangan telah melakukan pemeriksaan terhadap APBD tahun 2012, dari hasil pemeriksaan tersebut atas laporan keuangan pemerintah masih tetap dengan penilaian opini wajar dengan pengecualian (WDP). Dalam hal ini, F-PPP menilai sangat ironis sekali dari tahun ketahun penilaian tersebut belum ada upaya yang kongkrit untuk meningkatkan menjadi penilaian anggaran wajar tanpa pengecualian, atas penilaian tersebut masih ada temuan diantaranya. Pertama tidak adanya keseriusan pimpinan SKPD beserta jajaranya untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dianggarkan, kedua tidak matangnya dan sempurnanya perencanaan atas anggaran yang diajukan, ketiga masih belum akuratnya investarisasi dan pengelolaan terhadap aset daerah. F-PPP menilai silpa sangat tinggi Rp70.891.302 yang telah dipaparkan dan dijelaskan dengan berbagai alasan yaitu penghematan terhadap kegiatan anggaran dan keterlambatan turunnya petunjuk tekhnis kegiatan dari pusat merupakan alasan klasik. ****