Hindari pelanggaran HAM, peran pemda dibutuhkan tangani sengketa tanah

ANTARA - Kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Provinsi Sumatera Barat didominasi oleh kasus sengketa agraria dan tambang. Untuk menyelesaikan kasus sengketa tersebut, peran aktif pemerintah daerah sangat dibutuhkan sebagai mediator penyelesaian konflik yang sering terjadi antara masyarakat pemilik tanah dengan perusahaan pengelola hasil sumber daya alam. (Melani Friati/Sandy Arizona/Farah Khadija)