
Masyarakat-Pemerintah Pakistan Didesak Perhatikan Hak Anak

Multan, Pakistan, (Antara/Xinhua-OANA) - Anak-anak selalu dipandang sebagai masa depan satu bangsa dan biasanya ada saran untuk memberi mereka pendidikan terbaik, perawatan medis dan gizi agar mereka tumbuh sebagai warga yang bernilai. Namun seorang anak lelaki yang berusia delapan tahun dan bernama Rustam Ali jauh dari semua fasilitas itu dan menjalani hidupnya dalam masa paling buruk. Ali, yang tak berdosa, tak pernah menginjak sekolah dan telah bekerja di tempat pembuatan batu bata bersama kedua orang tuanya selama dua tahun di Desa 7/WB di dekat Vehari di Bagian Multan, Provinsi Punjab di Pakistan Timur. "Kami tak mempunyai biaya untuk menyekolahkan diri atau membiatkan dia berada di rumah tanpa melakukan apa-apa. Kami memiliki enam anak dan semuanya membantu kami berdua, suami-istri, membuat bata dari lumpur untuk menghidupi diri kami," kata Hadait Kaar, ayah anak lelaki kecil itu, pada Jumat (30/5) kepada Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Ahad pagi. Semua sekolah pada Sabtu mengumumkan 75 hari liburan musim panas. Namun tak ada liburan buat Ali. Di bawah sengatan sinar Matahari, ia harus melakukan pekerjaannya; menyusun batu bata dari lumpur setelah orang tuanya dan orang yang sebaya dengan mereka membuat bata itu. Keluarga yang terdiri atas delapan orang tersebu secara bersama dapat memperoleh 400 rupee Pakistan (empat dolar AS) setelah bekerja keras dari fajar hingga senja. Pada 2012, Departemen Pendidikan Pakistan mengumumkan akan menampung 100 persen pendaftar di kalangan anak usia sekolah dasar sampai 2015. Tapi sasaran itu tampaknya jauh dari jangkauan sebab tak ada cukup usaha oleh pemerintah untuk melaksanakan program tersebut. Lebih dari 30 persen dari seluruh penduduk Pakistan, sebanyak 190 juta, telah hidup di bawah garis kemiskinan dan kondisi berat semacam itu memaksa anak-anak dari keluarga miskin tersebut bekerja demi kelangsungan hidup mereka. Menurut satu laporan yang disiarkan oleh Biro Statistik Federal Pakistan, sedikitnya 3,8 juta anak yang berusia di bawah lima-14 tahun terlibat dalam kegiatan ekonomi, di sektor formal dan informal di negeri tersebut. Berdasarkan program khusus, Pemerintah Provinsi Punjab telah menyediakan bahan pelajaran secara gratis dan santuan harian untuk meyakinkan keluarga agar mau mengirim anak mereka ke sekolah, tapi upaya itu gagal mendapat reaksi yang jadi sasaran. Seorang pendidik, Maryem Javed memberitahu Xinhua mereka telah mengunjungi rumah anak-anak tersebut agar mendaftarkan diri tapi orang tua mereka memberi satu atau lain alasan untuk menghindari anak mereka bersekolah. "Sekalipun kami mengancam akan memanggil polisi untuk menangkap mereka, mereka tidak peduli. Kebanyakan orang tua bahkan berfikir mengenai pendidikan dan ingin anak mereka memusatkan perhatian pada cara memperoleh uang buat keluarga," kata Javed. Bertolak-belakang dengan semua pernyataan itu, Pemerintah Federal Pakistan pada Jumat (30/5) malah memutuskan untuk mengurangi bagian anggaran yang dialokasikan buat pendidikan di Program Pembangunan Sektor Masyarakat untuk tahun fiskal 2014-15. Gubernur Provinsi Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan Baratlaut, Mehtab Abbasi pada Sabtu memprotes ukuran alokasi dana buat wilayah suku --yang bergejolak. Dana yang disediakan turun dari 180 juta dolar AS jadi 150 juta dola untuk tahun depan. (*/jno)
Pewarta:
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
