
Pakistan Bantah Perpecahan Antara Pemerintah dan Militer

Islamabad, (Antara/Reuters) - Pakistan, Sabtu, membantah laporan-laporan tentang perpecahan mendalam antara pemerintah sipil dan militer dan mengatakan pihaknya belum memutuskan apakah akan menghentikan usaha untuk mengajak gerilyawan Taliban Pakistan dalam perundingan perdamaian. Reuters, Jumat, mengutip pernyataan orang dalam pemerintah yang mengatakan dalam satu pertemuan yang tegang pekan ini, panglima militer Pakistan mengemukakan kepada Perdana Menteri Nawaz Sharif bahwa waktu untuk berunding dengan Taliban telah habis. Sharif, yang mulai memerintah setahun lalu, berjanji akan mengusahakan satu penyelesaian damai dan menempatkan perundingan pada pusat kebijakan keamanannya. Tetapi ketika putaran demi putaran perundingan mengalami kegagalan, militer mulai memikirkan bagi satu penyelesaian militer di wilayah Waziristan Utara yang kacau itu di mana kelompok garis keras itu berpangkalan. Laporan media Pakistan hampir tidak pernah melaporkan tentang hubungan yang sering sulit antara pemerintah sipil dan militer. Dalam satu pernyataan, Sabtu,Kementerian Dalam Negeri mengatakan tidak ada ketegangan antara pemerintah dan militer. "Mengklarifikasi situasi itu menteri dalam negeri mengatakan pertemuan itu diselenggarakan dalam suasana yang sangat menyenangkan dan positif di mana masalah-masalah luas menyangkut keamanan nasional termasuk situasi perbatasan-perbatsan kami dibicarakan," katanya. "Tidak ada keputusan dibuat bagi operasi militer berskala penuh di Waziristan Utara," kata kementerian itu mengutip pernyataan menteri Chaudhry Nisar Ali Khan. "Tidak ada keputuan untuk menghentikan proses dialog itu, begitu juga tuntutan seperti itu yang dibuat kedua pihak seperti yang dilaporkan kantor berita," tambahnya. Sehari setelah pertemuan itu,pasukan Pakistan melancarkan serangan-serangan udara terhadap gerilyawan yang berpangkalan di daerah suku terpencil dan kacau yang terletak di dekat perbatasan Afghanistan itu. Pada Kamis, mereka mendukung bahwa serangsn darat penting pertama terhadap Taliban, menempatkan militer, yang memiliki sejarah panjang ikut campur tangan dalam pemerintah sipil, mendukung kebijakan keamanan Pakistan. "Chaudhry Nisar Ali mengatakan serangan udara dan aksi militer yang terbatas sekarang adalah melanjutkan keputusan yang teah diambil bawa setiap tindakan aksis kekerasan terorisme terhdap warga sipil atas sasaran-ssaran militer akan menghadapi satu tanggapan yang setimpal dan terukur," kata pernyataan itu. (*/jno)
Pewarta:
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
