Kemenhub Dorong Proyek Monorel Jakarta Tetap Berjalan

Jakarta, (Antara) - Kementerian Perhubungan mendorong proyek monorel Jakarta tetap berjalan sehingga diharapkan juga dapat menjadi solusi bagi masalah transportasi di wilayah Ibu Kota. "Proyek monorel yang dikerjakan PT Jakarta Monorail (JM) harus tetap berjalan," kata Direktur Lalulintas dan Angkutan Ditjen Perkeretaapian Kemenhub, Hanggoro Budi Wiryawan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu. Menurut dia, pihak PT JM telah bertemu dan berkonsultasi dengan Kemenhub guna menjelaskan berbagai kendala yang sedang dihadapi. Ia mengemukakan, JM menyampaikan tarif tiket monorel berada pada kisaran Rp9.000. Monorel itu sendiri merupakan salah satu program transportasi massal di DKI dengan pola Kemitraan Publik-Swasta (KPS) serta telah melalui kajian baik legal, teknis, maupun finansial oleh Tim Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KPPI). Kementerian Perhubungan menyatakan sektor transportasi di Indonesia saat ini sedang mengalami defisit dan kesenjangan yang besar karena kapasitas saat ini sudah jauh dilampaui permintaan pergerakan penumpang dan barang. Siaran pers Kemenhub terkait Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan 2015-2019 di Jakarta, Selasa (22/4), menyebutkan defisit antara pergerakan penumpang dan barang bila dibandingkan dengan kapasitas transportasi adalah karena semakin meningkatnya kemajuan perekonomian dan tumbuhnya daya beli masyarakat. Selain itu, beberapa isu strategis lainnya yang dinilai menjadi tantangan untuk pembangunan sektor perhubungan mencakup antara lain kependudukan, urbanisasi, kesenjangan wilayah, serta konsumsi energi dalam transportasi. Kemenhub juga menyorot paradoks Pulau Jawa di mana Jawa dengan hanya kurang dari tujuh persen luas daratan nasional, tetapi memiliki konsentrasi sebesar 55 persen dari total penduduk. Hal itu dinilai bakal menciptakan kompleksitas interaksi penduduk dan transportasi di satu sisi tapi juga membuka peluang investasi di sisi lain sehingga transportasi di pulau Jawa harus dibangun secara terintegrasi dengan perekonomian dan banyak pelayanan yang bersifat komersial dapat dibangun oleh investasi swasta. Kemenhub juga sedang menyusun Renstra sektor perhubungan 2015-2019 yang akan menjadi acuan perencanaan pembangunan nasional sektor perhubungan bagi pemerintahan baru mendatang. Renstra 2015-2019 akan berisi empat kebijakan yaitu membangun konektivitas nasional, mendorong industri transportasi nasional, melakukan internalisasi dan integrasi isu-isu strategis lintas sektoral, serta revitalisasi transportasi perkotaan. (*/sun)