Darmin: Kliring BPR Wujud "Financial Inclusion"

Surabaya, (ANTARA) - Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution mengatakan Sistem Transaksi Kredit Elektronik Bank Perkreditan Rakyat (STKE BPR) yang baru di luncurkan di wilayah Jawa Timur merupakan wujud nyata financial inclusion atau keuangan inklusi. "Sistem ini merupakan wujud konkrit karena STKE menjadi semacam pasar uang bagi BPR yang tidak selalu bisa memenuhi kebutuhan dari dana pihak ketiga yang dikumpulkan," kata Darmin di Surabaya, Kamis. Menurut dia, BPR sebagai bank komunitas tidak bisa mengandalkan dana pihak ketiga saja. BPR harus punya hubungan dengan satu Bank Pembangunan Daerah (BPD) sehingga bisa memperoleh dana dari kekurangan yang ada. Keuangan inklusi, lanjut Darmin, tidak hanya bertumpu pada pemberian kredit atau mobilisasi dana melainkan rangkaian program yang memiliki prioritas. Darmin menilai "financial inclusion" sebagai langkah nyata untuk melibatkan masyarakat pada perbankan. "Sehingga mereka lebih 'bank minded'. Transaksi lebih cepat, juga lebih cepat meningkatkan penghasilan," ujar dia. Sistem tersebut, menurut dia juga mendorong hubungan BPR dengan bank lain. Dia juga menilai eksistensi BPR akan semakin jelas jika hubungannya dengan bank lain juga jelas. "'Linkage' BPR dengan bank lain itulah yang kita dorong," ungkap dia. Darmin berpendapat parameter financial inclusion sangat jelas, yakni dilihat dari seberapa banyak orang yang punya akses ke perbankan. "Ukurannya jelas, bukan hanya menabung, tetapi juga transfer dana. Itulah yang harus kita dorong naik," kata dia. Layanan kliring BPR melalui STKE berguna untuk membuka akses layanan sistem pembayaran bagi BPR baik kepada sesama BPR maupun bank umum yang tergabung dalam Sistem Kliring Nasional BI (SKNBI). Selain itu, sistem ini juga bisa meningkatkan fee based income BPR dari layanan transfer dana di samping meningkatkan loyalitas nasabah dan memperkuat daya saing BPR kepada masyarakat kecil dan UMKM. (*/sun)