Pengadilan Diminta Cabut Surat Perintah Penangkapan 31 Pemimpin Protes

Sabtu, 22 Februari 2014 20:01 WIB

Bangkok, (Antara/TNA-0ANA) - Pengadilan Pidana Thailand akan memberikan keputusannya pekan depan mengenai dua petisi yang berusaha membatalkan surat perintah penangkapan bagi 31 pemimpin kunci Komite Reformasi Demokratis Rakyat (PDRC) antipemerintah yang dituduh melanggar keadaan darurat. Petisi dibuat menyusul putusan Mahkamah Sipil Rabu, yang melarang pemerintah mengambil tindakan hukum atau menangkap pengunjuk rasa damai yang menyelenggarakan aksi unjuk rasa di Bangkok. Pengadilan akan memberikan vonis pada Kamis depan mengenai petisi yang meminta mencabut perintah penangkapan 18 pemimpin kunci PDRC. Di antara pemimpin itu termasuk Suthep Thaugsuban, Satit Wongnongtaey, Chumpol Jullasai, Buddhipongse Punnakanta, Issara Somchai, Witthaya Kaewparadai, Thaworn Senneam, Nattapol Theepsuwan, Akanat Promphan, Anchalee Paireerak, Nitithorn Lamlua, Uthai Yodmanee, Samdin Lertbutr, Preecha Iamsuphan, Ratchyut atau Amorn Sirayothinpakdee, Kittichai Saisa - ard, Samran Rodpetch dan Parnsuwan Na - Kaew. Dalam permohonan kedua, PDRC menentang permintaan Departemen Investigasi Khusus (DSI) ke pengadilan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi 13 pengunjuk rasa kunci PDRC lainnya. Pengadilan semula dijadwalkan Senin untuk memutuskan permintaan DSI itu. Hal ini dikatakan kepada pengacara PDRC bahwa permohonan PDRC terhadap 13 pengunjuk rasa akan diputuskan pada Senin bersama dengan permintaan DSI. Tiga belas pengunjuk rasa PDRC disebutkan dalam kelompok kedua adalah Somkiat Pongpaiboon, Somsak Kosaisuk, Chitpas Kridakorn, Sakolthee Pattiyakul, Sombat Thamrongthanyawong, Seri Wongmontha, Thanom Onketpol, Phra Buddha Issara, Sawit Kaewwan, Komsan Thongsiri, Suchart Srisang, Ravee Maschamadol dan Nopporn Muangtan. (*/sun)