Pemerintah Thailand Desak Polisi Tangkap Pemimpin Unjuk Rasa

Bangkok, (Antara/AFP) - Pemerintah Thailand pada Kamis meminta polisi menangkap pemimpin unjuk rasa, yang mengancam menangkap perdana menteri sementara Yingluck Shinawatra sebagai tawanan dan melumpuhkan bagian dari pusat kota Bangkok. Pejabat mengatakan pengunjuk rasa gadungan bertekad "melumpuhkan" Bangkok untuk memaksa Perdana Menteri Yingluck Shinawatra keluar dari kantornya, dan tampaknya kehilangan momentum dengan berkurangnya jumlah pengunjuk rasa di jalan. Pemimpin gerakan menentang pemerintah masih bepergian dengan bebas di sekitar kota menyampaikan pidato berapi-api dan mengumpulkan uang dari para pendukung, meskipun surat perintah penangkapan mereka karena peran mereka dalam kerusuhan sipil yang telah meninggalkan delapan orang tewas dan ratusan luka-luka. Pemimpin unjuk rasa Suthep Thaugsuban menghadapi tuduhan pemberontakan - dalam teori bisa dijatuhi dihukum mati - sehubungan dengan aksi-aksi protes serta tuduhan pembunuhan terkait dengan tindakan keras militer terhadap protes oposisi yang menewaskan puluhanorang tewas ketika ia menjabat deputi perdana menteri pada tahun 2010. "Ini tugas polisi untuk menangkap Suthep karena dia melakukan pemberontakan, jika polisi tidak akan menghadapi tuduhan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas," kata Wakil Perdana Menteri Surapong Tovichakchaikul setelah pertemuan dengan kepala polisi nasional. Surapong mengatakan Suthep, seorang mantan anggota parlemen oposisi, dilindungi oleh sekitar 40 pengawal pribadi. Beberapa pengamat percaya bahwa veteran "calo kekuasaan politik" itu tidak mungkin akan dijebloskan ke penjara karena ia mendapat dukungan dari kaum royalis kerajaan. Pengunjuk rasa ingin Yingluck mengundurkan diri untuk membuat jalan bagi sebuah "dewan rakyat" yang tidak dipilih untuk mengawasi reformasi guna membatasi dominasi politik keluarga miliarder Shinawatra. Kepala kepolisian nasional Adul Saengsingkaew mengatakan 7.000 demonstran diperkirakan tetap berada di jalan-jalan pada Kamis pagi, turun dari 23.000 pada malam sebelumnya. Jumlah pemilih cenderung meningkat ketika orang meninggalkan pekerjaan mereka. "Banyak pengunjuk rasa telah kembali ke selatan," kata Adul. Ada beberapa aksi penembakan dengan berkendaraan oleh orang-orang bersenjata tak dikenal di tempat unjuk rasa. Tampaknya kehabisan ide untuk target baru, karena sementara gedung penting negara dikepung, demonstran juga berbaris ke departemen keuangan pemerintah pada Kamis. Pendukung Yingluck mengatakan, aksi unjuk rasa merupakan ancaman bagi negara demokrasi yang rapuh dan ingin sengketa segera diselesaikan di kotak suara, tetapi oposisi memboikot pemilu 2 Februari. Perdana menteri juga menghadapi beberapa ancaman hukum, termasuk keputusan Kamis oleh sebuah panel anti-korupsi mengenai apakah untuk mengambil tindakan dalam sehubungan dengan tuduhan korupsi sekitar skema subsidi usahatani padi pemerintah. Kebuntuan ini adalah putaran terbaru dari krisis politik yang melanda Thailand sejak kakak Yingluck, Thaksin Shinawatra digulingkan dari kekuasaan dalam kudeta militer tujuh tahun yang lalu. Pengunjuk rasa dipicu oleh penggagalan RUU amnesti yang bisa memungkinkan Thaksin untuk kembali tanpa masuk ke penjara karena tuduhan korupsi di masa lalu. Miliarder taipan yang kemudian berubah menjadi politisi itu memiliki dukungan elektoral yang kuat di Thailand bagian utara, tetapi ia dicerca oleh banyak orang selatan, kelas menengah Bangkok dan anggota mapan royalis. (*/sun)