Militer Thailand akan Bertindak Sebagai "Penasehat" Pemerintah Sementara

Sabtu, 12 Juli 2014 20:42 WIB

Bangkok, (Antara/Xinhua-0ANA) - Militer Thailand akan bertindak sebagai "penasehat" untuk pemerintah sementara sampai negara itu akan dijalankan dengan cepat, tepat, dan cara yang efetif, kata penguasa tertinggi Jenderal Prayuth Chan-ocha, Jumat. Dalam siaran mingguan pidato publik di TV dan radio nasional, Prayuth menegaskan bahwa Dewan Nasional untuk Ketentraman dan Ketertiban (NCPO), nama resmi dari para pemimpin militer yang merebut kekuasaan dari pemerintahan sipil dalam kudeta 22 Mei, akan membantu pemerintah sementara, yang katanya akan dibentuk pada September, untuk memecahkan berbagai masalah dan mengedepankan ekonomi, sosial dan politik dalam skema pembangunan negara. Namun demikian, junta militer akan terus mengambil alih urusan keamanan nasional, sementara pemerintah sementara akan menjalankan negara secara keseluruhan, katanya. "Pertemuan antara NCPO dan pemerintah sementara akan diadakan di mana diperlukan. NCPO akan menyerahkan proposal untuk pemerintah sementara guna mempertimbangkan dan menempatkan untuk dikerjakan. Kami terutama akan tampil sebagai penasihat pemerintah," kata Prayuth, kepala dewan militer. Tanpa "penasehat" peran NCPO, pemerintah sementara mungkin tidak dapat menjalankan negara dengan cepat tepat dan cara yang efektif, menurut penguasa tertinggi. Prayuth, yang dijadwalkan untuk pensiun sebagai panglima militer pada akhir September, belum mengkonfirmasi atau membantah spekulasi umum bahwa ia sendiri mungkin akan menjadi kepala pemerintah sementara. Dia berani mengkritik peta-jalan junta untuk mengembalikan pemerintahan demokratis yang direncanakan untuk mengusulkan rencana lain melakukannya tanpa bantuan militer, mengingat konflik politik yang berkepanjangan, katanya. Semua itu, pada akhirnya mendorong militer untuk melancarkan kudeta tak berdarah untuk menghentikan itu. Komentarnya rupanya diikuti kritik bahwa militer yang berkuasa kemungkinan akan terus memerintah, meskipun atas nama pemerintah sementara. "Masalah negara tidak dapat diselesaikan segera atau secara efektif dalam proses normal. Kami membutuhkan beberapa proses yang luar biasa di mana pemerintah sementara akan menjalankan negara. Untuk alasan itu, NCPO harus diberikan kesempatan dan alat untuk membantu hal-hal bekerja di luar," katanya. Dia berulang kali menyerukan pada sisi yang berlawanan dari masyarakat untuk berdamai satu sama lain, dan membantu mengajukan rencana dan skema pembangunan negara. "Kita harus membagi perbedaan, saling menerima keragaman pendapat dan belajar untuk hidup berdampingan secara damai. Kita tidak lagi bisa berdebat satu sama lain," katanya. Terlepas dari pemerintah sementara, yang akan menjalankan negara di bawah konstitusi sementara, Majelis Legislatif Nasional dan Dewan Reformasi akan dibentuk untuk menulis konstitusi "permanen" dan membuat reformasi nasional yang komprehensif, sesuai dengan peta-jalan junta. Proses untuk pembuatan konstitusi dan reformasi akan memerlukan perkiraan waktu satu tahun setelah pemilu nasional yang akan digelar. Pasca-pemilu perdana menteri akan ditunjuk dari kalangan legislator yang dipilih Oktober 2015, menurut peta-jalan militer.(*/sun)