Seluruh jajaran Kemenkum Sumbar canangkan tekad anti korupsi

Senin, 19 Januari 2026 16:51 WIB

Pembangunan zona integritas dan perjanjian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatra Barat pada Senin (19/1). ANTARA/FathulAbdi

Padang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatra Barat (Sumbar) mencanangkan tekad anti korupsi dalam pelaksanaan tugas dan program di instansi setempat pada 2026.

Pernyataan sikap tersebut tertuang komitmen bersama Pembangunan Zona Integritas dan perjanjian kinerja 2026 yang ditandatangani oleh Kepala Kanwil Kemenkum Alpius Sarumaha di Padang pada Senin (19/1).

"Penandatangan yang kami laksanakan hari ini adalah langkah strategis dalam menyatukan tekad dan tanggungjawab seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Sumbar," terang Alpius.

Ia menyatakan bahwa insan Kemenkum Sumbar harus menjalankan tugas secara profesional, berintegritas dan akuntabel sesuai poin-poin pakta integritas yang sudah ditandatangani.

lebih lanjut ia menjelaskan pembangunan zona integritas adalah fondasi utama dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani kepada masyarakat.

"Reformasi birokrasi harus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan melalui perbaikan sistem, penguatan kelembagaan, hingga peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)," jelasnya.

Alpius menegaskan integritas adalah kunci utama, karena tanpa integritas maka akan lahir pelayanan yang bersih dan berkualitas kepada publik.

Prediket wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dipandang sebagai langkah awal dalam membuktikan komitmen Kemenkum SUmbar.

"Pembangunan zona integritas adalah program yang sifatnya berkelanjutan, harus menjadi budaya kerja yang melekat serta mengakar dalam pelaksanaan tugas," jelasnya.

Alpius menegaskan bahwa segala komitmen itu harus dimulai dari dirinya selaku pimpinan, kemudian diperkuat oleh seluruh pegawai dan insan pengayoman.

Untuk diketahui setelah adanya pemisahan kementerian, Kemenkum Sumbar saat ini melayani berbagai layanan kepada publik.

Mulai dari pelayanan administrasi hukum, pembentukan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Haki), bantuan hukum, dan lainnya.