BPBD Agam: Kerugian bencana hidrometeorologi capai Rp6,5 triliun

Lubuk Basung (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Sumbar), mencatat kerugian bencana hidrometeorologi melanda daerah itu diperkirakan Rp6,5 triliun akibat rusaknya rumah, fasilitas umum, pendidikan, pertanian, peternakan, dan lainnya.

"Total kerugian diperkirakan Rp6,5 triliun dan ini berdasarkan pendataan yang dilakukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)," kata Kepala Pelaksana BPBD Agam Rahmat Lasmono di Lubuk Basung, Senin, saat rapat koordinasi dan evaluasi penanganan tanggap darurat bencana alam di aula utama kantor bupati setempat.

Ia mengatakan kerugian itu dari kerusakan 1.729 rumah yang dilaporkan rusak berat, hanyut, atau berada dalam kondisi terancam. Kemudian tempat ibadah rusak 27 unit dan fasilitas pendidikan 121 unit.

Setelah itu ada 40 jembatan rusak. Demikian pula dengan lahan pertanian, jalan, perkantoran, ternak, dan lainnya, terdampak bencana tersebut.

"Seluruh data kerusakan tersebut saat ini masih dalam tahap verifikasi dan validasi lapangan oleh tim teknis terkait," kata Rahmat Lasmono.

Ia menambahkan bencana alam yang melanda Agam telah menimbulkan dampak signifikan, baik dari sisi kemanusiaan maupun kerusakan infrastruktur.

Bencana banjir bandang, tanah longsor, banjir dan angin puting beliung melanda Agam pada akhir November 2025 telah mengakibatkan 165 orang meninggal dunia, yang tersebar di Kecamatan Malalak (16 orang), Matur (satu orang), Tanjung Raya (10 orang), Palupuh (satu orang), Palembayan (136 orang), dan Ampek Nagari (satu orang).

Selain korban jiwa, bencana ini juga menyebabkan sebanyak 3.246 jiwa mengungsi.

Di tengah kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Agam menegaskan bahwa pelayanan dasar kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama, termasuk sektor
pendidikan, pemenuhan logistik, dan infrastruktur dasar.

Pemkab Agam saat ini tengah mempersiapkan pembangunan hunian sementara (huntara) di lima kecamatan terdampak yakni Palembayan, Ampek Koto, Malalak, Palupuh, dan Tanjung Raya.

Untuk mendukung percepatan pembersihan material bencana dan pembukaan akses wilayah, lanjut dia, dibutuhkan 63 alat berat berupa ekskavator dan truk jungkit (dump truck).