Layanan 'Halo Sawahlunto' percepat respons pengaduan masyarakat maksimal 2x24 jam

Sawahlunto (ANTARA) - Layanan pengaduan digital 'Halo Sawahlunto' yang diluncurkan Pemerintah Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat, terbukti mempercepat respons perangkat daerah dalam menindaklanjuti laporan masyarakat dengan target penyelesaian maksimal 2x24 jam.

“Inovasi ini kami hadirkan untuk memperkuat efektivitas pemerintah merespons dan menyelesaikan pengaduan warga secara terarah dan sistematis. Semua laporan yang masuk merupakan amanah yang wajib diperhatikan, diurus, dan dituntaskan,” kata Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra, di Sawahlunto, Sabtu.

Melalui layanan Halo Sawahlunto dengan nomor WhatsApp 0811694200, setiap laporan warga dipantau langsung oleh kepala daerah bersama tim admin/PIC.

Setelah divalidasi dan data pengaduan dinilai lengkap sesuai ketentuan, laporan diteruskan ke perangkat daerah terkait yang wajib ditanggapi dalam waktu 2x24 jam dan melaporkan progresnya kembali kepada pelapor.

Kepala Bidang e-Government sekaligus Plt Sekretaris Dinas Kominfo Sawahlunto Egi Delvita menyebut untuk memperkuat landasan hukum dan SOP teknis pelayanan pengaduan ini sedang disusun Surat Edaran Wali Kota untuk petunjuk teknis perangkat daerah melaksanakan mekanisme tindak lanjut laporan yang diterima sistem ‘Halo Sawahlunto’.

“Seluruh data warga yang melapor dikunci dalam sistem sekaligus dilindungi Undang Undang yang berlaku, sehingga aman dari risiko penyalahgunaan,” kata dia.

Ia menambahkan setiap tujuh hari atau satu kali seminggu, masing-masing perangkat daerah wajib melakukan rekapitulasi data pengaduan yang masuk dan pencapaian penanganan penyelesaiannya, serta melaporkan data itu secara tertulis kepada Wali Kota dan Sekretaris Daerah.

Dari catatan tim admin, sejak diluncurkan 9 September lalu, Halo Sawahlunto rata-rata menerima tiga hingga lima pengaduan per hari, dengan mayoritas terkait infrastruktur, BPJS, dan layanan Dukcapil.

"Kita mengapresiasi masyarakat Sawahlunto yang bertanggung jawab, yaitu memanfaatkan layanan ini sebagaimana mestinya. Sehingga tidak ada laporan iseng-iseng yang masuk, semua laporan serius dan bisa diverifikasi, jadi sejauh ini semua bisa ditangani dengan respons cepat sesuai target waktu,” kata salah seorang admin.

Pemanfaatan Halo Sawahlunto selaras dengan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional (SP4N-LAPOR!) yang dicanangkan pemerintah pusat.

Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta pemerintah daerah memperkuat transparansi, mendengar aspirasi warga, serta menindaklanjuti laporan masyarakat secara cepat dan tuntas.

Kementerian PANRB juga menekankan digitalisasi pelayanan publik sebagai bagian dari reformasi birokrasi, sedangkan Ombudsman RI menilai inisiatif ini menjadi bentuk perlindungan hak warga untuk didengar dan memperoleh kepastian tindak lanjut atas laporannya.