KPPN Lubuk Sikaping harapkan BUMNag jadi motor ekonomi nagari

Lubuk Sikaping (ANTARA) - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lubuk Sikaping berharap kehadiran Badan Usaha Nagari (BUMNag) dapat menjadi motor ekonomi di nagari (desa).

Kepala KPPN Lubuk Sikaping Syahrawi Munthe menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam penyusunan laporan keuangan BUMNag.

Syahrawi Munthe menjelaskan bahwa laporan keuangan bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga instrumen pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemerintah.

"BUMNag harus menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Laporan keuangan yang baik juga akan memudahkan BUMNag dalam mengakses dukungan permodalan maupun kerja sama usaha,” ujar kata Syahrawi Munthe saat menjadi pemateri pada pelatihan BUMNag di Nagari Padang Mantinggi yang juga dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) Kabupaten Pasaman Hasrizal.

Dia mengatakan dasar hukum penyusunan laporan keuangan BUMDes/Nagari diantaranya adalah Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2022 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan usaha Milik Desa yang menekankan kewajiban BUMDes untuk menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan tahunan.

Lebih lanjut, KPPN Lubuk Sikaping bersama DPMN dan pemangku kepentingan terkait mendorong agar desa/nagari di Pasaman segera mengoperasikan BUMNag yang sudah didirikan.

Langkah ini dinilai penting untuk merealisasikan program ketahanan pangan di wilayah Pasaman, sekaligus menggerakkan ekonomi riil masyarakat.

“Tujuan utama penguatan BUMNag adalah mendukung ketahanan pangan dan membuka ruang usaha yang mampu menggerakkan ekonomi lokal. Dengan begitu, masyarakat Pasaman tidak hanya lebih mandiri dalam pangan, tetapi juga lebih sejahtera secara ekonomi,” tegas Kepala KPPN Lubuk Sikaping Syahrawi Munthe.

Dia berharap setelah pelatihan, pengelola BUMNag di Nagari Padang Mantinggi dapat menerapkan praktik tata kelola yang lebih baik.

"Menyusun laporan keuangan yang akuntabel, serta menjalankan unit usaha yang berkontribusi pada ketahanan pangan dan ekonomi daerah," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Hasrizal menyoroti aspek pemberdayaan masyarakat melalui BUMNag.

Menurutnya, BUMNag tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari melalui usaha yang dikelola secara kolektif.

“BUMNag harus menjadi motor penggerak ekonomi nagari. Dengan pengelolaan yang transparan dan partisipatif, keberadaan BUMNag akan dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat,” katanya.

Kegiatan pelatihan ini diikuti oleh pengurus BUMNag, perangkat nagari, dan tokoh masyarakat.