Padang (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Padang bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatra Barat (Sumbar) melakukan tes urine secara mendadak terhadap puluhan narapidana di Lapas setempat pada Selasa (8/7).
"Tes urine dilakukan untuk mengantisipasi peredaran serta penyalahgunaan narkoba di lingkungan Lapas," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal l Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumbar Kunrat Kasmiri di Padang.
Kunrat yang didampingi langsung oleh Kepala Lapas Padang Junaidi Rison menerangkan total ada dua puluh lebih narapidana yang menjalani tes urine, mereka dipilih oleh pihak Lapas Padang secara acak.
Tes urine itu bisa terlaksana berkat kerjasama antara Lapas Padang dengan dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatra Barat (Sumbar).
"Puluhan narapidana yang menjalani tes urine kali ini adalah mereka yang terjerat kasus narkoba, hasilnya negatif semua," ungkap Junaidi.
Selain puluhan narapidana, tes urine juga dilakukan kepada lima puluh pegawai Lapas Padang sebagai bentuk komitmen bersih-bersih narkoba di lingkungan penjara dengan hasil negatif seluruhnya.
Kunrat menyatakan kegiatan itu adalah bentuk komitmen Ditjenpas Sumbar dan Lapas Padang dalam mendukung program nasional pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba atau biasa disingkat P4GN
"Kami ingin pastikan bahwa Lapas Padang bersih dan bebas dari penyalahgunaan narkoba, karena jika ada yang positif tentu suatu indikasi bahwa peredaran masih terjadi, tapi Alhamdulillah hasilnya negatif," jelas Junaidi Rison.
Junaidi melanjutkan bahwa kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari langkah preventif dalam menjaga keamanan serta ketertiban di Lapas yang berlokasi di bibir Pantai Padang tersebut.
Sementara itu Kabid Rehabilitasi BNNP Sumbar Josra mengatakan pihaknya akan terus bersinergi dengan jajaran pemasyarakatan dalam upaya rehabilitasi serta pemulihan narapidana yang pernah terpapar penyalahgunaan narkoba.
"Tes urine akan dilakukan secara rutin ke depannya dengan sifat insidentil dan acak, dengan melibatkan pihak BNNP Sumbar," tegas Kalapas Junaidi Rison.
