Komisi X DPR tinjau langsung pelaksanaan PBM di Kepulauan Mentawai

Padang (ANTARA) - Rombongan Komisi X DPR RI yang salah satunya membidangi pendidikan mengunjungi Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat untuk melihat langsung proses belajar mengajar (PBM) di salah satu pulau terluar Indonesia tersebut.

"Komisi X mengunjungi Kabupaten Kepulauan Mentawai setelah sebelumnya melihat data-data yang menunjukkan pendidikan di Mentawai itu betul-betul tertinggal," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Maria Yohana Esti Wijayati di Padang, Kamis.

Lebih jauh, ketertinggalan Kabupaten Kepulauan Mentawai dari daerah lain dapat dilihat dari angka partisipasi kasar (APK), yaitu perbandingan antara jumlah penduduk yang bersekolah dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat untuk bersekolah.

Kemudian, angka partisipasi murni, rata-rata lama sekolah dan indikator lainnya yang menunjukkan Bumi Sikerei masih jauh tertinggal bila dibandingkan dengan daerah lain di Tanah Air.

"Jadi, dari sisi pendidikan dari segala indikator Mentawai memang sangat rendah. Tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Sumatera Barat," katanya.

Guna menyelesaikan beragam persoalan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Mentawai tersebut, Esti mengatakan butuh intervensi berupa kebijakan yang dapat mempercepat peningkatan mutu atau kualitas pendidikan.

Komisi X sendiri telah merancang beberapa intervensi yang akan dilakukan, di antaranya pemberian atau penambahan jumlah penerima Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Kemudian, termasuk pula peningkatan fasilitas pendidikan.

"Dan yang terpenting ialah bagaimana kita memberikan kepastian soal tunjangan kepada guru-guru yang mengabdi di Kabupaten Kepulauan Mentawai," ujarnya.

Menurutnya, Kabupaten Kepulauan Mentawai bisa segera keluar dari ketertinggalan di ranah pendidikan. Hal itu dapat terwujud lewat kolaborasi seluruh pihak.

Apalagi, dengan beroperasinya Bandar Udara Mentawai (BUM) pada 25 Oktober 2023 akan semakin memudahkan aksesibilitas dari dan ke Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk mendorong percepatan pembangunan sumber daya manusia di Bumi Sikerei.

Pada kesempatan itu, ia juga menegaskan kemajuan Mentawai tidak bisa dibebankan kepada pemerintah pusat saja. Peran dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Kepulauan Mentawai dinilai sangat vital.

"Artinya, agenda besar memajukan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Mentawai ini harus menjadi skala prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat," katanya