Wagub Sumbar: Pasar Tradisional Harus Dipertahankan

Padang, (Antara) - Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Muslim Kasim, mengatakan, pasar tradisional harus dipertahankan keberadaannya di tingkat nagari, sehingga dapat memberi manfaat kepada masyarakat setempat. "Pasar modern seperti mall, supermarket, minimarket dan lainnya, tidak memberikan keuntungan buat masyarakat kecil, melainkan menguntungkan satu pihak saja, yakni pemilik modal," kata Muslim Kasim di Padang Pariaman, Jumat. Hal ini disampaikannya usai melakukan peletakan batu pertama pembangunan Pasar Nagari di Nagari III Koto Aur Malintang, Batu Basa Kecamatan IV Koto Aur Malintang, yang juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Sumbar Leonardi Harmainy dan Bupati Padangpariaman Ali Mukhni. Menurut dia, hampir seluruh kabupaten dan kota sudah memiliki tempat perbelanjaan yang modern, ada berskala kecil dan skala besar. Kini daerah dikategorikan sudah punya pasar modern skala besar memang baru Kota Padang, Bukittinggi dan Kota Payakumbuh. "Kehadiran pasar modern akan mempengaruhi pedagang-pedagang kecil yang ada di sekitar wilayah tersebut. Berbeda dengan pasar tradisional lebih banyak membangkitkan usaha kecil," katanya. Selain itu, uang yang beredar hanya di sekitar wilayah itu saja dan dapat mengembangkan usaha mikro, kecil dan menegah (UMKM) sendiri serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kecenderungannya, kata dia, masyarakat lebih suka berbelanja ke pasar modern, karena lebih lengkap dan lebih nyaman akibatnya pasar-pasar tradisional lambat dan bahkan terancam mati. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten (Pemkab) dan kota harus lebih memberdayakan pasar tradisional yang ada di Sumbar. Wakil Ketua, DPRD Sumbar, Leonardi Harmainy, menambahkan, saat ini pasar tradisional yang ada hanya berjumlah 755 lokasi, tapi dari jumlah tersebut kebanyakan kondisinya kurang representatif. Menurut dia, hal itu terjadi disebabkan minimnya alokasi anggaran untuk pembangunan, maupun perbaikan pasar tradisional karena alokasi anggaran terbatas. "Kami berharap pengelolaan pasar dilakukan dengan cara metode swastanisasi. Melalui pola demikian, pasar tradisional bisa lebih baik dan representatif," tambahnya. Selain itu, tak kalah penting harus diperhatikan pemerintah kabupaten dan kota dalam penyedian pasar, wilayah-wilayah di perbatasan. Jika tersedianya pasar di daerah perbatasan, maka harga-harga kebutuhan pokok bisa lebih terjangkau dan stabil karena jaraknya dekat dengan masyarakat. "Apabila daerah perbatasan tidak memiliki pasar, otomatis masyarakatnya akan berbelanja ke daerah lain. Uangnya pun akan masuk ke daerah lain dan tingginya biaya untuk menjangkaunya," katanya. Bupati Padangpariaman, Ali Mukhni, mengatakan, khusus untuk pembangunan pasar Nagari III Tiga Koto tersebut, Pemkab mengalokasikan dana sekitar Rp500 juta. Lahan diberikan secara hibah oleh masyarakat kepada pemerintah, tambahnya, hal itu memudahkan pemerintah untuk memaksimalkan anggaran untuk pembangunan fisik pasar saja. "Mudah-mudahan, dengan adanya pasar ini nantinya, tingkat kesejahteraan masyarakat bisa semakin meningkat," ujarnya. (*/WIJ)