Pulau Punjung (ANTARA) - Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan menghadiri Rapat Paripurna DPRD memberikan jawaban atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Terhadap Nota Penjelasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya tahun anggaran 2025, Rabu, (13/11)
Ia di Pulau Punjung, Rabu, mengatakan memahami beban anggaran dan kemampuan keuangan daerah yang masih mengalami tekanan berat. Terutama beban pengelolaan belanja APBD yang cukup besar. Sesuai dengan SE Menteri Keuangan Nomor S-116/PK/2024 tanggal 19 September 2024.
Dalam edaran tersebut, kata dia disampaikan kepada pemerintah daerah dalam penyusunan APBD Tahun 2025 agar memperhatikan beberapa point penting. Seperti APBD 2025 harus memperhatikan stimulus untuk mendukung reformasi struktural guna memulihkan ekonomi, meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah.
Kemudian, lanjut dia pemerintah daerah agar mengubah budaya kerja seperti melaksanakan kerja digital dalam pertemuan atau rapat. Dan mengurangi belanja yang tidak efektif. Dan penyusunan program dilakukan secara efisien, efektif. Berusaha untuk meningkatkan PAD berupa pajak daerah dan retribusi.
"Mempelajari dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh masing-masing juru bicara fraksi. Kami memahaminya sebagai suatu pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga. Banyak informasi yang kami peroleh atas pandangan yang disampaikan. Semua itu menggambarkan representasi dari harapan dan keinginan dari masyarakat Kabupaten Dharmasraya," katanya.
Menurut dia, pandangan umum yang disampaikan akan menjadi perhatian seluruh jajaran pemerintah daerah. Khususnya dalam pelaksanaan APBD tahun 2025.
Karena pelaksanaan APBD merupakan salah satu indikator penilaian kinerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan memberdayakan masyarakat.
Berdasarkan pandangan umum dari beberapa fraksi yang mengharapkan pemerintah untuk berinovasi dalam mencari sumber sumber baru PAD, kata dia.
"Untuk meningkatkan PAD, maka pemerintah telah mengambil langkah-langkah antara lain adalah pengoptimalan potensi Sumber Daya Alam Kabupaten Dharmasraya yang cukup besar. Baik dari sektor pertanian, perkebunan dan pariwisata dapat dijadikan sebagai sumber PAD," jelasnya.
Selain itu untuk meningkatkan PAD, sebut dia Pemerintah daerah memaksimalkan retribusi dan pajak yang belum digali secara maksimal. Pemberdayaan ekonomi lokal, kerja sama dengan sektor swasta, peningkatan layanan digital dan sistem perpajakan, peningkatan sumber daya manusia.
Langkah-langkah tersebut sudah dilaksanakan dan kedepannya akan dioptimalkan untuk meningkatkan PAD bersama OPD terkait. Dengan harapan Kabupaten Dharmasraya bisa memaksimalkan potensi lokalnya dan inovasi. Kebijakan ini juga disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi sosial ekonomi yang ada.
Bupati juga memberikan jawaban terhadap Fraksi Golkar agar dapat mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama, mensukseskan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024.
"Kami sepakat sekali karena hal ini menjadi momen penting bagi demokrasi Indonesia. Pemkab juga menghimbau seluruh masyarakat yang memiliki hak pilih untuk datang ke TPS, pada Rabu 27 November. Karena partipasi aktif dalam pilkada adalah tanggung jawab kita dalam menentukan masa depan daerah dan bangsa," harap Bupati dua periode.
Bupati Dharmasraya jawab pandangan umum DPRD terkait ranperda APBD 2025
Bupati Sutan Riska saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Dharmasraya. (Antara/HO-Kominfo Dharmasraya)
