Padang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi bersama DPRD Sumatera Barat menargetkan pendapatan daerah mencapai Rp6,8 triliun atau naik 4,11 persen dari APBD awal 2024 sebesar Rp6,5 triliun.
"Berdasarkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, total pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp6,857 triliun rupiah," kata Gubernur Sumbar Mahyeldi di Padang, Selasa.
Sementara untuk belanja daerah, Pemerintah Provinsi Sumbar memperkirakan anggarannya mencapai Rp7,017 triliun, yang berarti terdapat defisit sebesar Rp160,4 miliar.
Mahyeldi mengatakan, defisit tersebut akan ditutupi sepenuhnya lewat pembiayaan neto yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.
Menurut Gubernur, target pendapatan daerah Rp6,8 triliun tersebut berasal dari berbagai sumber yakni pendapatan asli daerah (PAD) senilai Rp3,3 triliun atau naik 7,38 persen dari target awal APBD Sumbar yakni Rp3,1 triliun.
Kemudian, Pemerintah Provinsi Sumbar juga menargetkan pendapatan dari dana transfer sebesar Rp3,4 triliun.
Angka itu naik 1,17 persen jika dibandingkan APBD awal tahun 2024. "Sumbar juga menargetkan pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp17 miliar," sebut eks Wali Kota Padang itu.
Dari sisi belanja daerah, Pemerintah Provinsi Sumbar bersama DPRD setempat menyepakati target sebesar Rp7 triliun atau naik Rp119,5 miliar dari APBD awal 2024.
Ia merincikan total belanja yang mencapai Rp7 triliun lebih tersebut akan diperuntukkan bagi belanja operasi sebesar Rp4,8 triliun.
Alokasi di sektor tersebut naik 2,42 persen bila dibandingkan APBD awal 2024. Selanjutnya, pemerintah mengalokasikan belanja modal sebanyak Rp881,5 miliar.
Terakhir, untuk belanja tidak terduga diperkirakan mencapai Rp18,8 miliar atau turun Rp28,1 miliar dari yang dianggarkan pada APBD awal sebesar Rp46,9 miliar.
Sumbar targetkan pendapatan daerah sebesar Rp6,8 triliun
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi. (ANTARA/Muhammad Zulfikar).
