Akademisi sarankan mitigasi pengurangan risiko banjir lahar dingin
Padang (ANTARA) - Akademisi dari Universitas Tamansiswa Kota Padang Sumatera Barat Jamilah menyarankan sejumlah langkah mitigasi yang dapat dilakukan dalam mengurangi risiko dampak bencana lahar dingin Gunung Marapi susulan.
"Mengatasi galodo atau banjir bandang memerlukan pendekatan komprehensif dan harus melibatkan beberapa langkah penting, seperti pemantauan dan sistem peringatan dini," kata akademisi dari Program Studi Agroteknologi Universitas Tamansiswa Jamilah di Padang, Selasa.
Pemasangan sistem pemantauan di daerah hulu sungai dan lereng gunung ditujukan untuk mendeteksi tanda-tanda potensi banjir bandang seperti curah yang tinggi atau pergerakan tanah.
Penggunaan peringatan dini dapat dilakukan dengan memasang sirene, pesan teks hingga pemanfaatan aplikasi melalui telepon pintar yang diteruskan kepada masyarakat yang bermukim di sekitar Gunung Marapi.
Kemudian, pemangku kepentingan harus melakukan pengelolaan tata ruang dan zonasi. Hal ini merujuk kepada identifikasi dan memetakan daerah rawan terdampak banjir lahar dingin, dan melarang pendirian bangunan di kawasan tersebut.
Setelah itu, masyarakat dapat melakukan reboisasi terutama di titik-titik yang sudah gundul guna meningkatkan resapan air, sehingga dapat mencegah erosi terutama ketika musim hujan.
"Pemerintah juga bisa membangun infrastruktur berupa bendungan dan tanggul di sepanjang aliran sungai yang berhulu dari Gunung Marapi," katanya.
Selanjutnya, yang tidak kalah penting ialah pendidikan kesiapsiagaan bagi masyarakat di sekitar Gunung Marapi. Edukasi ini bisa berupa pelatihan tentang tindakan yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
Mitigasi lainnya yakni membuat terasering untuk mengurangi kecepatan aliran air, konservasi tanah, pengawasan dan penegakan hukum terutama bagi pihak yang tetap mengolah atau membangun di daerah rawan bencana.
Sementara itu, salah seorang pendiri Patahan Sumatera Institute yang juga ahli geologi asal Ranah Minang Ade Edward mengatakan, saat ini Gunung Marapi berstatus level III dengan ancaman erupsi, dan banjir lahar yang dapat kembali terulang pada 23 alur sungai yang berhulu di puncak gunung.
Ade mengungkapkan berdasarkan hasil pemetaan dan simulasi permodelan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi Kementerian ESDM pada Januari 2024, Peta Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Marapi masih menunjukkan banyak permukiman masyarakat berada di dalam kawasan rawan bencana banjir lahar.
"Ini tentunya perlu menjadi perhatian semua pihak untuk melakukan upaya antisipasi dan mengurangi risiko bencana banjir lahar dan erupsi Gunung Marapi," kata Ade.
"Mengatasi galodo atau banjir bandang memerlukan pendekatan komprehensif dan harus melibatkan beberapa langkah penting, seperti pemantauan dan sistem peringatan dini," kata akademisi dari Program Studi Agroteknologi Universitas Tamansiswa Jamilah di Padang, Selasa.
Pemasangan sistem pemantauan di daerah hulu sungai dan lereng gunung ditujukan untuk mendeteksi tanda-tanda potensi banjir bandang seperti curah yang tinggi atau pergerakan tanah.
Penggunaan peringatan dini dapat dilakukan dengan memasang sirene, pesan teks hingga pemanfaatan aplikasi melalui telepon pintar yang diteruskan kepada masyarakat yang bermukim di sekitar Gunung Marapi.
Kemudian, pemangku kepentingan harus melakukan pengelolaan tata ruang dan zonasi. Hal ini merujuk kepada identifikasi dan memetakan daerah rawan terdampak banjir lahar dingin, dan melarang pendirian bangunan di kawasan tersebut.
Setelah itu, masyarakat dapat melakukan reboisasi terutama di titik-titik yang sudah gundul guna meningkatkan resapan air, sehingga dapat mencegah erosi terutama ketika musim hujan.
"Pemerintah juga bisa membangun infrastruktur berupa bendungan dan tanggul di sepanjang aliran sungai yang berhulu dari Gunung Marapi," katanya.
Selanjutnya, yang tidak kalah penting ialah pendidikan kesiapsiagaan bagi masyarakat di sekitar Gunung Marapi. Edukasi ini bisa berupa pelatihan tentang tindakan yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
Mitigasi lainnya yakni membuat terasering untuk mengurangi kecepatan aliran air, konservasi tanah, pengawasan dan penegakan hukum terutama bagi pihak yang tetap mengolah atau membangun di daerah rawan bencana.
Sementara itu, salah seorang pendiri Patahan Sumatera Institute yang juga ahli geologi asal Ranah Minang Ade Edward mengatakan, saat ini Gunung Marapi berstatus level III dengan ancaman erupsi, dan banjir lahar yang dapat kembali terulang pada 23 alur sungai yang berhulu di puncak gunung.
Ade mengungkapkan berdasarkan hasil pemetaan dan simulasi permodelan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi Kementerian ESDM pada Januari 2024, Peta Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Marapi masih menunjukkan banyak permukiman masyarakat berada di dalam kawasan rawan bencana banjir lahar.
"Ini tentunya perlu menjadi perhatian semua pihak untuk melakukan upaya antisipasi dan mengurangi risiko bencana banjir lahar dan erupsi Gunung Marapi," kata Ade.