Pulau Punjung (ANTARA) - Sejumlah masyarakat Dhamasraya, mengkritisi kunjungan kerja, studi banding, sharing informasi, atau kegiatan lainnya bagi anggota DPRD Dharmasraya, Sumatera Barat (Sumbar) yang terkesan "kejar tayang" memasuki akhir masa jabatan.
"Kalau anggota dewan kita sering kali melakukan kegiatan di luar daerah, baik kunjungan kerja, bimtek, dan lainnya, sebenarnya ini sudah menjadi rahasia umum di tengah masyarakat. Mungkin karena sudah memasuki akhir masa jabatan, kejar tayang," kata Tokoh Masyarakat, Zon Dt Mandaro, di Pulau Punjung, Minggu.
Menurut dia sebaiknya anggota DPRD lebih banyak di daerah menghimpun aspirasi masyarakat, lalu dibahas secara internal dan diakomodir dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dengan banyaknya waktu di dalam daerah bakal terwujud efesiensi anggaran, yang kemudian anggaran untuk kunjungan kerja dapat dialokasikan untuk program kerakyatan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat, lanjut dia.
Ia mengemukakan menurut informasi yang dapat dipercaya, dalam satu bulan anggota DPRD Dharmasraya melakukan tiga sampai empat kali kegiatan dinas luar daerah, dengan rentan waktu lima hari setiap kegiatan.
Hal senada juga dikemukakan Tokoh Muda Dharmasraya, Bung Tanol, menurut dia kunjungan kerja yang berlebihan terkesan sebagai pemborosan uang rakyat untuk kegiatan seremonial tanpa manfaat konkret bagi kesejahteraan masyarakat.
Ia pun mengkritik kurangnya empati dan simpati anggota dewan terhadap musibah banjir dan longsor yang melanda berbagai daerah di Sumatera Barat. Polemik ini menjadi cerminan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
"Masyarakat berhak mengetahui dan mengawasi penggunaan anggaran, termasuk untuk kegiatan kunker anggota dewan. Diperlukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan bahwa kunker benar-benar bermanfaat dan sejalan dengan aspirasi rakyat, serta dilakukan dengan mengedepankan efisiensi dan efektivitas," tegasnya
Saat ini, kata Bung Tanol, penting bagi DPRD Dharmasraya untuk membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan masyarakat dan menampung aspirasi mereka secara efektif.
"Kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah harus selalu menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan dan tindakan anggota dewan," ungkapnya
Menanggapi hal itu, Kapala Bagian Fasilitas dan Penganggaran sekretariat DPRD Dharmasraya, Supawi mengatakan, kegiatan sharing Informasi ke beberapa daerah di Sumbar tersebut sudah diagendakan di rapat Bamus DPRD.
"Saat ini saya tengah mendampingi kunjungan komisi tiga ke Kabupaten Pariaman, Komisi dua di 50 kota, sedangkan komisi tiga di Kabupaten Pariaman. Keseluruhan kegiatan ini sudah di agendakan dalam rapat Bamus," katanya Jumat (31/1).
Masyarakat kritik plesiran "kejar tayang" legislator Dharmasraya
Gedung Kantor DPRD Dharmasraya. (Antara/dok)
