Solok Selatan terima opini WTP delapan kali dari BPK

Padang Aro (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatra Barat menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke delapan kalinya secara beruntun dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumbar terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023.

Kepala BPK Perwakilan Sumbar, Arif Agus menyerahkan LHP ini kepada Bupati Solok Selatan Khairunas bersama Ketua DPRD, Zigo Rolanda, di Padang Rabu.

"Melalui laporan keuangan kami ini juga dapat melihat kondisi kesehatan keuangan, memonitor kinerja, dan yang paling penting adalah untuk mengevaluasi kinerja manajerial organisasi perangkat daerah," kata Bupati Solok Selatan Khairunas.

Dia mengatakan, penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2023 adalah wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dan tindak lanjut dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Opini WTP yang didapatkan ini katanya, harus selaras dengan manfaat yang menyentuh langsung kepada masyarakat.

Terkait rekomendasi yang diberikan oleh tim BPK katanya, akan segera ditindak lanjuti dan menjadi bahan evaluasi dalam mengambil kebijakan agar pengelolaan keuangan lebih baik.

"Kami berharap pembinaan dan bimbingan tim BPK Sumbar," ujarnya.

Kepala BPK Perwakilan Sumbar, Arif Agus, mengatakan agar pelaksanaan dan pengawasan lebih ditingkatkan lagi oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

"Tingkatkan lagi pelaksanaan dan pengawasannya," ujarnya.

Kepala BPKD Solok Selatan, Marfiandika Arief mengatakan, opini WTP adalah salah satu indikator bahwa pengelolaan keuangan di Kabupaten itu telah di laksanakan sesuai regulasi.

"Ke depan perlu peningkatan kinerja dalam pengelolaan keuangan yang terintegrasi dan berkelanjutan demi mewujudkan masyarakat Solok Selatan yang maju dan sejahtera," ujarnya.