DKP jelaskan penyebab turunnya produksi ikan di Sumbar

id Produksi ikan sumbar, penurunan produksi ikan, perikanan tangkap

DKP jelaskan penyebab turunnya produksi ikan di Sumbar

Kepala DKP Provinsi Sumbar Reti Wafda saat diwawancarai di Padang, Rabu, (15/11/2023). ANTARA/Muhammad Zulfikar.

Padang (ANTARA) - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menjelaskan penyebab turunnya produksi perikanan tangkap di daerah tersebut hingga semester I tahun 2023 yang baru mencapai 89 ribu ton.

"Untuk produksi perikanan tangkap hingga Juni 2023 baru mencapai 89 ribu ton," kata Kepala DKP Provinsi Sumbar Reti Wafda di Padang, Rabu.

Sementara, jika dibandingkan produksi perikanan tangkap tahun 2022, dinas terkait mencatat hasil tangkapan nelayan mencapai 202 ribu ton.

Ia menjelaskan penurunan produksi perikanan tangkap tersebut dipengaruhi beberapa hal. Pertama faktor durasi angin selatan yang cukup panjang jika dibandingkan tahun 2022.

"Saat angin selatan kondisi ombak sangat tinggi sehingga banyak nelayan memilih tidak menangkap ikan," ujar Reti.

Faktor kedua yakni kapal-kapal nelayan di provinsi tersebut tidak bisa keluar dari muara. Sebab, terjadi sedimentasi atau penumpukan pasir yang cukup parah di bibir muara sehingga kapal nelayan tidak bisa keluar.

Terakhir, turunnya produksi ikan di Sumbar dikarenakan banyak kapal-kapal nelayan tidak mengantongi izin. Di saat bersamaan pengawasan kemaritiman terus diperketat sehingga banyak nelayan tidak bisa menangkap ikan di atas 12 mil.

Sementara itu, untuk produksi ikan budidaya (air tawar) hingga pertengahan tahun 2023 sudah mencapai 120 ribu ton. Pada tahun 2022 produksi ikan air tawar di Sumbar tercatat sebanyak 263 ribu ton.

Reti optimistis produksi ikan budidaya dapat tercapai hingga akhir tahun 2023. Berkaca dari tahun-tahun sebelumnya produksi ikan air tawar selalu mencapai target yang ditetapkan dinas tersebut.

Apalagi, Provinsi Sumbar menganggarkan 10 persen dari total APBD untuk mendorong kemajuan sektor pertanian yang di dalamnya termasuk bidang perikanan.

"Sebelumnya anggaran APBD untuk pertanian hanya empat persen, tapi sekarang 10 persen. Artinya bantuan kepada masyarakat akan lebih banyak lagi," ujarnya.