Kemenkumham Sumbar gelar penyuluhan antikorupsi wujudkan integritas ASN ber-AKHLAK

Padang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat (Sumbar) mengelar penyuluhan antikorupsi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) serta berperilaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Senin (6/11) di Padang.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumbar Haris Sukamto saat pembukaan mengatakan kegiatan itu merupakan sarana silaturahmi antar ASN dan aparat penegak hukum yang menjadi salah satu upaya mewujudkan ASN yang ber-AKHLAK (Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif).

"Penyuluhan anti korupsi ini merupakan program yang diharapkan dapat merubah pola maupun kinerja yang muaranya adalah pelayanan publik secara profesional," katanya.

Selain itu, katanya, nilai-nilai yang disampaikan oleh narasumber diharapkan juga menciptakan kepastian hukum tanpa mengenyampingkan nilai-nilai hak asasi manusia serta memberikan pelayanan yang maksimal kepada penerima layanan dengan sepenuh hati, tanpa pungutan liar.

Narasumber dalam acara tersebut adalah Ketua Pengadilan Tinggi Padang yang diwakili oleh Hakim Tinggi Adhoc Tipikor Lendrawati, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Bara yang diwakili oleh Aspidsus Hadiman, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat yang diwakili oleh Dirreskrimsus Polda Sumbar Kombespol Alfia Nurnas.

Kemudian Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang yang diwakili oleh Pengawas Pa Kemenag Kota Padang Amirwan, serta dihadiri oleh Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Wilayah dan seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan se-Sumatera Barat.

Haris mengatakan dengan kegiatan itu para para penerima layanan dari ASN bisa mendapatkan layanan yang transparan, bersih dan berkeadilan di wilayah Sumbar dengan mempertemukan para penyedia layanan yakni Pengadilan, Kemenkumham, Kejaksaan, Kepolisianm, serta kementerian agama.

Pihaknya juga berharap kegiatan penyuluhan itu dapat berjalan lancar serta membangun sinergi dan kerjasama yang baik antar lembaga dalam pelaksanaan penegakan hukum dan memberikan pelayanan yang berkeadilan.