Bukittinggi peringkat satu Indeks Pencegahan Korupsi MCP KPK RI

id Indeks Pencegahan Korupsi MCP KPK RI,Wakil Wali Kota Bukittinggi, Marfendi,berita bukittinggi,berita sumbar,Pemko Bukittinggi

Bukittinggi peringkat satu Indeks Pencegahan Korupsi MCP KPK RI

Kantor Pemerintahan Kota Bukittinggi. Daerah ini meraih poin tertinggi dalam penilaian indeks pencegahan korupsi melalui sistem Monitoring Center for Prevention (MCP) dengan nilai 93,93.(Antara/Al Fatah)

Bukittinggi (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) memberikan penghargaan untuk pemerintah daerah di Sumatra Barat, Kota Bukittinggi menjadi daerah peringkat pertama yang mendapat capaian indeks pencegahan korupsi Monitoring Center for Prevention (MCP) tertinggi dengan nilai 93,93.

Apresiasi itu, diberikan oleh Direktorat Korsub wilayah I Sumatra Barat Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Wawan Wardiana di Padang, Kamis.

Raihan prestasi anti korupsi itu langsung diberikan kepada Wakil Wali Kota Bukittinggi, Marfendi sebagai perwakilan Pemerintah Kota Bukittinggi.

"Penghargaan MCP 2022 diberikan pada pemerintah daerah yang berkomitmen melakukan upaya pencegahan korupsi dari beberapa kategori KPK," kata Wawan.

Ia mengatakan KPK terus berinovasi melakukan pencegahan korupsi melalui penguatan sistem yang salah satunya dengan MCP

"Ini merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan," kata dia.

Penghargaan Direktorat Korsub wilayah I Sumatra Barat itu diberikan dalam rangkaian pembukaan roadshow bus KPK di Sumatra Barat.

Roadshow sebagai bentuk edukasi perilaku bebas korupsi seluruh masyarakat Sumbar dilaksanakan sejak tanggal 5 hingga 15 Oktober 2023.

Pemerintah Kota Bukittinggi menegaskan penghargaan ini sesuai dengan komitmen Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar agar bagaimana seluruh ASN Pemko Bukittinggi bekerja dengan maksimal sesuai aturan yang berlaku.

Setiap pegawai terutama pejabat pemerintah, harus paham dan menerapkan prinsip prinsip anti korupsi dalam menjalankan tata kelola pemerintahan.

Wakil Wali Kota Bukittinggi, Marfendi, menyampaikan, apresiasi pada KPK RI yang telah melaksanakan penilaian ini.

Apresiasi juga disampaikan Wawako pada seluruh ASN Kota Bukittinggi, yang telah bekerja keras, sehingga capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan Kota Bukittinggi mendapat nilai tertinggi di Sumatra Barat.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Bukittinggi mengucapkan ribuan terima kasih kepada KPK yang telah memberikan nilai tertinggi untuk Kota Bukittinggi juga kepada seluruh ASN kota Bukittinggi yang telah berpartisipasi dalam pencegahan Korupsi. Semoga capaian ini bisa memberikan aspirasi kepada seluruh ASN kita untuk menjauhi perilaku koruptif,” kata Wawako.