Konvergensi lintas sektor dibutuhkan intervensi stunting

Padang Aro (ANTARA) - Upaya dalam mengatasi kasus stunting atau gangguan dalam pertumbuhan anak membutuhkan konvergensi lintas program dan lintas sektor agar program yang dijalankan lebih maksimal.

"Kami mengimbau seluruh pihak untuk memperkuat komitmen dalam penanganan kasus stunting dan harus dilakukan lintas instansi, tak hanya dari perangkat daerah saja terkait namun juga melibatkan Puskesmas, Camat hingga Wali Nagari," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan Syamsurizaldi di Padang Aro, Rabu.

Menurut dia, intervensi pada permasalahan kesehatan masyarakat, termasuk stunting, memerlukan konvergensi lintas program dan lintas sektor yang meliputi intervensi spesifik yang merupakan tanggung jawab sektor kesehatan dan intervensi sensitif yang merupakan tanggung jawab lintas sektor.

Karena itu, penanganan kasus yang mengganggu pertumbuhan anak tersebut harus secara serius melibatkan banyak pihak.

Hal itu karena stunting disebabkan berbagai faktor dan tidak hanya disebabkan oleh kekurangan energi kronis yang dialami oleh ibu hamil maupun gizi buruk pada balita.

"Stunting juga disebabkan oleh faktor lain seperti ekonomi, ketahanan pangan keluarga, pola asuh, dan buruknya sanitasi lingkungan," ujarnya.

Dalam hal penanganan stunting, dibutuhkan peran Bidang Kesehatan Masyarakat untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

"Kami mengimbau kepala perangkat daerah, Camat, wali nagari, Kepala UPT Puskesmas di Kabupaten Solok Selatan agar memperkuat komitmen dalam mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat di Kabupaten Solok Selatan karena masalah kesehatan tidak bisa diselesaikan oleh satu OPD saja, tapi secara bersama," katanya.

Saat ini Pemkab Solok Selatan juga melakukan berbagai efisiensi, salah satunya adalah dengan melakukan seleksi ketat terhadap perjalanan dinas aparatur, pengelolaan aset, serta berbagai upaya lainnya guna memudahkan perubahan anggaran.

"Saat beberapa daerah lain mengalami kesulitan dalam menuntaskan perubahan anggaran untuk mengatasi defisit anggarannya, Pemkab dan DPRD Solok Selatan telah menuntaskannya," kata Syamsurizaldi.

Untuk 2024, Ia meminta agar seluruh OPD dapat melaksanakan perencanaan kegiatan secara efektif, dan efisien yang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat termasuk bidang kesehatan masyarakat.