Padang (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat mengatakan beberapa aspek menjadi perhatian badan anggaran (banggar) terkait dengan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PPA) Sumbar tahun 2022.
"Dari hasil rapat kerja ada beberapa item yang perlu menjadi perhatian seperti tindak lanjut temuan LHP BPK, serapan anggaran tahun 2022, kontribusi dari BUMD serta beberapa hal lainnya," kata Ketua DPRD Sumbar Supardi di Padang, Selasa.
Terkait serapan anggaran, terdapat beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang serapannya masih rendah dan tidak mencapai target. Kemudian, terdapat OPD yang serapannya kurang dari 100 persen namun pengerjaan fisiknya telah 100 persen.
"Ini itu tentu menjadi pertanyaan. Apakah hal itu karena efisiensi atau apa," kata Supardi.
Selanjutnya, kata dia, sejauh ini baru Bank Nagari yang dinilai produktif dan memberikan kontribusi terhadap keuangan daerah. Lembaga tersebut juga mempertanyakan sejauh mana kemajuan likuidasi beberapa BUMD yang ada.
Untuk Balairung juga menjadi pertanyaan komisi-komisi. Sebab, apa langkah-langkah yang akan dilakukan setelah adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
"Artinya cukup banyak rekomendasi komisi-komisi dari hasil rapat kerja yang sudah dilaksanakan bersama OPD," ucapnya.
Hasil rapat kerja komisi-komisi dengan OPD akan dibawa dan didalami dalam rapat banggar yang dilaksanakan dalam waktu dekat. Terkait pelaksanaan APBD DPRD berharap pengelolaan keuangan daerah bisa tepat sasaran, dan sesuai dengan peruntukan serta tidak hanya bertumpu dengan indikator serapan anggaran saja.
"Kita akan terus kawal bagaimana realisasi serapan anggaran itu agar berkualitas, jangan hanya sekadar dihabiskan namun tidak berdampak pada perkembangan di daerah," ujar dia.
Termasuk juga pola serapan anggaran yang membengkak di akhir tahun. Kondisi tersebut juga menjadi pertanyaan oleh komisi-komisi dan dinilai perlu untuk mendapat perhatian.
Sebelumnya Pemerintah Provinsi Sumbar telah menyerahkan nota penjelasan terkait Ranperda PPA Sumbar Tahun 2022 kepada DPRD.
Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy mengatakan realisasi pendapatan daerah tahun 2022 yakni sebesar Rp6,13 triliun lebih atau 99,26 persen dari target Rp6,17 triliun lebih.
Audy merinci pendapatan daerah tersebut antara lain pendapatan asli daerah sebesar Rp2,85 triliun lebih atau 101,07 persen dari target Rp2,82 triliun lebih. Pendapatan asli daerah bersumber dari pendapatan pajak dan retribusi, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta pendapatan lain yang sah.
Kemudian, pendapatan daerah dari transfer pemerintah pusat berupa dana perimbangan dan pendapatan transfer antardaerah dari pemerintah kabupaten/ kota.
Ia menyebutkan dana perimbangan dari pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp3,16 triliun dari rencana Rp3,24 triliun atau terealisasi 97,43 persen. Transfer antardaerah terealisasi 100 persen yaitu Rp27,72 miliar. Sedangkan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah terealisasi Rp85,84 miliar dari target Rp78,10 miliar atau mencapai 109,9 persen.
