Wako Fadly Amran, Teken MoU dengan Ditjen Perkeretaapian

Padang Panjang (ANTARA) - Pemerintah Kota Padang Panjang, akhirnya setujui upaya penyelamatan aset negara bidang perkeretaapian, hal itu di buktikan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Kota Padang Panjang dengan Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkeretaapian Rabu (21/6) di Jakarta.

“Pemerintah Kota sangat mendukung apa yang telah digagas Kemenhub melalui Ditjen Perkeretaapian terkait penyelamatan aset negara ini. Setelah MoU ini hendaknya juga dapat kita tindak lanjuti melalui Perjanjian Kerja Sama antara Pemko Padang Panjang dengan Ditjen Perkeretaapian,” kata Fadly di hadapan Direktur keselamatan Perkeretaapian, Ir. Erni Basri, ST, M.Eng, IPM, ASEAN.Eng dan jajaran Ditjen Perkeretaapian.

Menurut dia, menyelamatkan aset-aset KA akan berdampak pada kenyamanan masyarakat dalam menggunakan KA sebagai salah satu pilihan sarana transportasi. Saat audiensi jelang penandatangan MoU tersebut, Fadly memaparkan kondisi terkini dari Stasiun Kereta Api yang berada di Kota Padang Panjang.

“Kami sangat berterima kasih kepada Ditjen Perkerataapian yang telah mengizinkan kami untuk memberdayakan Stasiun Kereta Api yang saat ini telah masuk dalam Cagar Budaya Warisan Unesco. Untuk meningkatkan kunjungan di stasiun ini, kami juga telah beberapa kali melakukan kegiatan pementasan di kawasan tersebut dan mendapat tanggapan baik dari masyarakat,” sebut Fadly.

Ditjen Perkeretaapian Erni Basri, mengatakan pihaknya menekankan pada penyelamatan aset-aset dari pencurian yang marak terjadi. Adapun upaya pengembangan sistem perkeretaapian sebagai sarana alternatif transportasi bagi masyarakat di Sumatera Barat, maka sangat diharapkan dukungan dan kerja sama Pemerintah Daerah.

“Dukungan dari Pemerintah Daerah sangat berpengaruh dalam upaya penyelamatan aset barang negara yang sedang kami gencarkan saat ini. Alhamdulillah dan terima kasih kepada Wali Kota Padang Panjang yang mendukung langsung upaya yang digagas Ditjen Perkeretaapian ini,” ungkap Erni.

Sementara itu, melihat kondisi Stasiun kereta api Padang Panjang saat ini sangat memprihatinkan karena ada sebagian rel yang sudah hilang dan pagar pengaman antara stasiun dengan pemukiman warga di kelurahan Kampung Manggis beberapa diantaranya hilang seperti di bongkar paksa oknum yang tidak bertanggung jawab.

Penandatanganan MoU dan audiensi tersebut, dihadiri Kepala Dinas Peehubungan (Dishub), Arkes Refagus, S.Sod, Kabid Lalu Lintas Rully Hardian, S.STP, M.Pa, Kabag Umum Alanda Syarif, S.STP. Serta Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum, Imam Prasetio, M.T Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan, Hendri Aldi, dan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang, Supandi.