Padang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan meningkatkan SDM sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan wirausaha.
Upaya itu tercermin dalam program unggulan Mahyeldi-Audy yang diejawantahkan dalam RPJMD 2021 yaitu mencetak 100 ribu entreprenuer dalam lima tahun, meskipun masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar hanya terhitung 3,5 tahun sampai 2024 karena dibatasi Pemilu serentak.
Waktu yang amat singkat tersebut tidak menyurutkan semangat duo pimpinan Sumbar itu. Tercatat, hingga 2022, Pemprov Sumbar telah berhasil membina sebanyak 18 ribu entrepreneur.
Jumlah itu dengan rincian, 633 digitalent, 14.902 millennial entrepreneur, 2.830 women entrepreneur, dan 153 SMK preneur.
Di samping itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pemprov Sumbar juga memfasilitasi permodalan bagi 815 pelaku usaha dan izin usaha bagi 800 pelaku usaha.
“Dalam hal ini, kami memberikan pelatihan kewirausahaan, baik yang belum mulai berusaha maupun yang sudah punya usaha untuk mengembangkan usahanya. Pembinaan ini akan dilaksanakan dalam lima tahun dengan proporsi 20 ribu setiap tahunnya dari tahun 2022 sampai dengan 2026,” kata Gubernur Mahyeldi.
Sementara dari sektor UMKM, yang sejak dahulu telah menjadi tulang punggung perekonomian Sumbar, juga terlihat terjadi peningkatan.
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), Sumbar berada di peringkat ke-8 sebagai provinsi dengan jumlah pelaku UMKM terbanyak di Indonesia. Hingga 2022 Sumbar tercatat memiliki 296.052 unit UMKM.
Di Pulau Sumatera, Sumbar hanya berada di bawah Sumatera Utara di urutan ke-5 dan Sumatera Selatan di posisi ke-7.
Peningkatan jumlah UMKM ini tak terlepas dari berbagai upaya Pemprov Sumbar. Salah satunya dalam memfasilitasi permodalan bagi pelaku UMKM. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar.
Pada 2022 terdapat 540 unit UMKM dan 265 pelaku UMKM yang difasilitasi dalam hal permodalan, baik yang bersumber dari perbankan maupun non perbankan.
“Peningkatan akses keuangan perbankan dan non perbankan bagi UMKM dan pengusaha pemula dilakukan melalui fasilitasi dan peningkatan pemahaman terkait akses pembiayaan. Bentuk fasilitasi tersebut adalah mempertemukan kelompok UMKM dengan perbankan. Termasuk juga Edukasi tentang akses keuangan melalui lembaga nonperbankan seperti CSR, fintech, serta dana dari lembaga keuangan Islam,” tutur Wagub Audy pada kesempatan berbeda.
Dari hasil fasilitasi tersebut, pada 2022, sebanyak Rp11,74 miliar dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bersumber dari lembaga perbankan, seperti BNI, BRI, Bank Nagari, Bank Mandiri, dan BSI, telah disalurkan untuk membantu para pelaku usaha dan UMKM di Sumbar.
Kendati telah banyak capaian yang diraih dalam upaya menyejahterakan masyarakat Sumbar, namun Gubernur Sumbar, Mahyeldi percaya tugasnya bersama Wagub Audy dan seluruh jajaran di lingkup Pemprov Sumbar belumlah usai.
Masih banyak target yang mesti dituntaskan. “Kebersamaan serta dukungan setiap komponen pemerintahan dan masyarakat sangat kami butuhkan. Semoga Allah SWT memudahkan upaya kita mewujudkan Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan. Amin,” ujarnya. *
