Jumlah kasus DBD di Pariaman capai 170 orang

Pariaman (ANTARA) - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pariaman, Sumatera Barat mencatat jumlah warga yang terjangkit demam berdarah dengue (DBD) di daerah itu dalam tahun ini telah mencapai 170 kasus yang tiga di antaranya meninggal dunia.

"Kasusnya sudah di atas 170 kasus, ini jauh meningkat daripada tahun lalu," kata Kepala Dinkes Kota Pariaman Nazifah di Pariaman, Kamis.

Ia mengatakan kasus DBD tersebut tersebar di seluruh kecamatan di daerah itu namun terbanyak ditemukan di Pariaman Tengah dan Selatan karena merupakan kawasan padat penduduk.

Ia menyampaikan sejauh ini pihaknya sudah menggalakkan gotong royong pemberantasan sarang nyamuk (PSN) di Pariaman sedangkan penyemprotan untuk upaya akhir.

"Kami utamakan PSN dulu yang tujuannya agar tidak ada tempat sarang nyamuk," katanya.

Ia mengimbau warga di daerah itu untuk meminimalisir tempat nyamuk bersarang mulai dari kain yang bertumpuk atau digantung, rutin menguras bak mandi serta tempat-tempat lainnya yang dapat menampung air.

Pada Oktober 2022 jumlah kasus DBD di Pariaman 140 namun sekarang telah mencapai 170 kasus sedangkan tahun lalu hanya 59 kasus. Menurut Nazifah peningkatan tersebut terjadi karena terjadinya perubahan cuaca sehingga banyak bermunculan tempat berkembang biakan nyamuk.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Pariaman, Sumatera Barat menggalakan aksi pemberantasan sarang nyamuk (PSN) di daerah itu guna mengantisipasi peningkatan kasus demam berdarah dengue (DBD) yang pada tahun ini telah mencapai 140 kasus dan bahkan ada yang meninggal dua orang.

"Kejadian Luar Biasa ini sudah tidak bisa lagi kita biarkan, meskipun sebelumnya kami sudah melakukan antisipasi untuk mengatasi DBD terjadi di Pariaman namun (melihat perkembangan kasus) kami harus melakukan aksi PSN 3M Plus," kata Sekretaris Daerah Pariaman Yotta Balad saat Rapat Koordinasi Penanganan Wabah DBD Di Kota Pariaman.

Ia mengatakan kali ini Pemkot Pariaman bakal melakukan aksi PSN 3M Plus besar-besaran dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat di daerah itu mulai dari instansi dan lembaga termasuk sekolah melakukan aksi pada Jumat (7/10) sedangkan instansi pemerintahan desa, dasawisma, hingga warga melaksanakan aksi pada Minggu (9/10).