Bawaslu mulai pendidikan partisipatif perempuan berdaya pengawasan

Padang (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan "kick off" pendidikan partisipatif pengawasan pada tahun 2022 dengan mengambil tema Perempuan Berdaya Pengawasan.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Lolly Suhenty di Padang, Sabtu mengatakan kick off ini menandai berjalannya pendidikan partisipatif pengawasan di 17 provinsi dan 100 kota dan kabupaten di Indonesia.

Menurut dia gerakan partisipatif pengawasan ini sudah ada sejak 2018 dan pihaknya terus melakukan evaluasi bagaimana pengawasan pemilu ini dapat melibatkan masyarakat secara keseluruhan.

"Dulu ada gerakan sejuta relawan dan kegiatan itu kurang bergerak dan muncul sekolah kader pengawas partisipatif dan seluruh kader berasal dari sejumlah komunitas yang melakukan pengawasan," kata dia.

Ia menyebutkan saat ini sudah ada 23.314 kader dan ini nantinya akan bergerak melakukan pengawasan pemilu 2024.

Sementara kenapa pengawasan partisipatif ini fokus pada perempuan karena dari pengalaman sebelumnya pelibatan perempuan masih minim serta perspektif perempuan masih kurang didengarkan.

"Ini bukan soal gender tapi bagaimana pengawasan ini ramah dan tidak memandang isu gender," kata dia.

Sementara Plh Sekjen Bawaslu La Bayoni mengatakan gagasan melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemilu merupakan upaya bawaslu dorong masyarakat turut mengawasi pemilu.

"Pendidikan partisipatif ini serentak dilakukan di 17 titik dan 16 provinsi," kata dia.

Ketua Bawaslu Sumbar Alni menambahkan pihaknya benar-benar memperhatikan affirmatif perempuan minimal 30 persen dalam struktur Bawaslu, mulai dari Bawaslu Sumbar dari lima anggota ada dua orang wanita.

Kemudian di kabupaten dan kota dari 62 anggota Bawaslu sebanyak 12 orang perempuan dan dari 600 lebih anggota Panwascam yang baru dilantik sekitar 145 orang perempuan.