Padang (ANTARA) - Badan Kehormatan (BK) Sumatera Barat harus memiliki kekuatan dalam penegakan kode etik dan Tata tertib (Tatib) pada struktur Alat Kelengkapan Dewan (AKD) sehingga berdampak positif terhadap kinerja lembaga dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
Ketua BK DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Muzli M Nur saat menerima kunjungan BK DPRD Kabupaten Pasaman Barat di Padang, Jumat mengatakan, peran BK pada struktur Alat Kelengkapan Dewan (AKD) sangat penting untuk menjaga marwah lembaga.
Menurut dia dalam mengoptimalkan kinerja, BK harus ditunjang dengan sarana, salah satunya ruangan.
"Fungsi BK pada hari ini, tidak hanya tentang penegakan kode etik dan Tatib, namun mengingatkan dewan untuk menjalankan tugas dengan baik selama masa jabatan. Jangan sampai ada masalah hingga masa pemilihan legislatif (Pileg) berikutnya, jika telah waktunya Pileg maka akan ditentukan kembali arah selanjutnya," katanya.
Dia mengatakan untuk saat ini pedoman beracara BK DPRD Sumbar masih dievaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). BK DPRD Sumbar masih menunggu proses evaluasi tersebut.
"Nota dinas nya sudah sampai, dalam beberapa waktu ke depan, akan keluar hasilnya dari Kemendagri"katanya.
Ia menilai aturan tersebut bertujuan untuk menjaga kedisiplinan anggota dewan, dalam pedoman beracara ini mengatur banyak hal mulai dari pakaian hingga sikap anggota dewan.
Agar lebih efektif dan efisien, BK akan menggandeng fraksi-fraksi dalam menertibkan anggotanya. Hal ini tentu akan lebih mengena karena pada prinsipnya pembinaan itu berada pada fraksi.
“Ketika ada potensi atau hal yang tak sesuai dengan tatib tentu ini menjadi perhatian BK. Jika terkait anggota dewan, kita di BK akan langsung mengkomunikasikan dengan fraksi masing-masing,”ujar dia.
Menurut dia pada prinsipnya BK menjaga marwah anggota dewan dan lembaga, apalagi dewan ini merupakan wakil rakyat yang mesti menjaga kehormatan.
“BK ini adalah salah satu AKD resmi di DPRD. Makanya harus serius dalam menjalankan tugas dan fungsinya,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua BK DPRD Pasaman Barat Endang Jaya Putra mengatakan, kinerja BK DPRD Pasaman Barat fokus dalam mengayomi seluruh anggota lembaga, untuk sekarang pedomannya belum lengkap, hal itu lah yang mendasari kita mendatangi BK DPRD Sumbar.
Sejauh ini, pihaknya telah melakukan beberapa kali teguran terhadap dewan, namun yang paling menjadi sorotan adanya kasus asusila pada DPRD Pasaman Barat, namun telah diselesaikan dan fraksinya juga telah disurati.
" Hal yang penting dalam penegakan Tatib dewan saat ini di DPRD Pasaman Barat adalah persoalan absensi, jika pedoman beracara BK DPRD Sumbar selesai, kita akan datang kembali untuk mengadopsi muatan tersebut" katanya.
Berita Terkait
Puluhan massa datangi Kejaksaan, minta Kajari usut tuntas dugaan korupsi dana bencana Malampah-Pasaman
Kamis, 5 Desember 2024 5:13 Wib
KPU sebut jumlah PSU di Sumbar berkurang dibandingkan Pilkada 2020
Rabu, 4 Desember 2024 18:54 Wib
Pariaman alami sejumlah bencana dalam dua pekan terakhir
Rabu, 4 Desember 2024 17:58 Wib
Polres Pasaman Barat berikan semangat dan pendampingan ke petani talas
Rabu, 4 Desember 2024 16:17 Wib
Rapat Pleno KPU tetapkan Ramlan-Ibnu menangkan Pilkada Bukittinggi 2024
Rabu, 4 Desember 2024 15:51 Wib
Produksi limun tradisional di Padang
Rabu, 4 Desember 2024 15:12 Wib
KPU Tanah Datar lakukan pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Pilkada 2024
Rabu, 4 Desember 2024 15:09 Wib
BKSDA mengawasi pendaki-pendaki liar yang mencoba naik saat libur Nataru
Rabu, 4 Desember 2024 15:04 Wib