World Bank evaluasi program penguatan perhutanan sosial di Sumbar

Bukittinggi, (ANTARA) - Tim dari Bank Dunia (World Bank) melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Penguatan Perhutanan Sosial Indonesia, salah satu daerah pelaksana adalah Sumatera Barat.

Tim dari The International Bank for Reconstruction and Development, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek Strengthening of Social Forestry in Indonesia (SSF) dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (Dit. PKPS), Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL) di Bukittinggi, Selasa.

Dalam laporannya, Direktur PKPS, Syafda Roswandi menyampaikan bahwa proyek SSF merupakan proyek kerjasama hibah antara Global Environmental Facility (GEF) yang disalurkan melalui World Bank dengan Pemerintah Indonesia, dan dilaksanakan oleh Kementerian LHK.

"Proyek ini efektif dilaksanakan sejak 2021 dan akan berlangsung hingga tahun 2025, kegiatan proyek difokuskan di enam kabupaten kota yang tersebar di empat provinsi yaitu, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, Kabupaten Bima Kota Bima, Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara," katanya menjelaskan.

Ia mengatakan tujuan proyek SSF adalah untuk meningkatkan hak akses masyarakat terhadap kawasan hutan pada areal prioritas untuk pengembangan perhutanan sosial.

"Adapun target proyek yang ingin dicapai adalah pemberian hak akses pengelolaan kawasan hutan seluas 300.000 hektare untuk dikelola secara berkelanjutan melalui skema perhutanan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setidaknya bagi 150.000 jiwa," katanya.

Selain itu menurutnya juga ditujukan untuk mitigasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 9,2 MtCO2e serta mencapai target proyek yang telah ditetapkan.

"Ada tiga kegiatan utama proyek SSF, yaitu penguatan kebijakan dan kelembagaan untuk mendukung perhutanan sosial, penguatan kapasitas masyarakat dalam mengelola kawasan hutan melalui skema perhutanan sosial serta monitoring dan evaluasi," ujarnya.

Dirjen PSKL, Bambang Supriyanto menyampaikan terima kasih kepada seluruh mitra proyek di keempat wilayah provinsi fokus SSF yang telah memberikan dukungan penuh dalam implementasi proyek di lapangan.

Khusus kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Bambang Supriyanto memberikan apreasiasi atas dukungannya yang tiada henti kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka pengembangan program nasional Perhutanan Sosial (PS).

Lebih lanjut Bapak Dirjen mengungkapkan bahwa pemilihan Sumatera Barat sebagai tempat lokasi rapat evaluasi Proyek SSF karena menyediakan kawasan hutannya untuk memenuhi target luasan hak akses Proyek SSF dalam rangka pengembangan program Perhutanan Sosial.

"Kabupaten Lima Puluh Kota telah teridentifikasi salah satu potensi pengembangan terpadu PS dan Integrated Area Development (IAD), yaitu di wilayah Kecamatan Harau," katanya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyambut baik implementasi proyek Penguatan Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Limapuluh Kota.

Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah menyampaikan bahwa proyek SSF sangat relevan dengan visi, misi dan beberapa program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat yang sudah tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026.

"Skema Perhutanan Sosial mendukung misi ketiga yaitu meningkatkan nilai tambah dan produktifitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan," kata Mahyeldi.

Ia mengatakan masyarakat dapat memanfaatkan potensi yang terdapat di dalam kawasan hutan berupa hasil hutan bukan Kayu seperti rotan, gaharu, manau, jengkol, petai serta pemanfaatan jasa lingkungan tanpa harus menebang pohon, ekowisata dan pemanfaatan air.

"Sumatera Barat bertekad akan menjadikan Sumatera Barat sebagai salah satu Provinsi Pelopor di dalam implementasi spirit Perhutanan Sosial di Indonesia dan menjadi rumahnya perhutanan sosial," kata Gubernur mengakhiri. (*)