Rektor UNP tandatangani Nota Kesepahaman dengan Bawaslu RI

Padang (ANTARA) - Rektor Universitas Negeri Padang (UNP) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Bawaslu Republik Indonesia (RI) tentang Kerja sama Pengawasan pada Pemilu 2024.

"UNP merupakan satu dari 32 perguruan tinggi di Indonesia yang dipercayai oleh Bawaslu-RI untuk berkolaborasi dalam kegiatan sosialisasi pengawasan Pemilu tahun 2024," kata Rektor UNP, Prof. Ganefri, Ph.D di Padang, Selasa.

Ia mengatakan Pemilu 2024 dipandang sebagai Pemilu terbesar karena dilakukan serentak dari tingkat Pilkada, Pileg dan Pilpres, maka UNP akan ambil bagian untuk mensukseskan penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut semaksimal mungkin.

Sementara itu, pada Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu Antar Perguruan Tinggi se Indonesia ke-II tahun 2022 yang diadakan Bawaslu RI bertempat di Jakarta pada 20 sampai dengan 24 Februari 2022, Tim Debat Demokrasi UNP lolos ke tingkat Nasional.

Rektor UNP menyambut baik kegiatan ini dan memberikan apresiasi terhadap tim Debat Demokrasi UNP yang lolos ke tingkat Nasional. Tim Debat Demokrasi UNP merupakan mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial.

Pembina Debat UNP Dr Junaidi Indrawadi, mengaku bahagia atas tim asuhannya yang dapat berlaga di tingkat nasional bersama 32 perguruan tinggi lainnya di Indonesia. Bertindak sebagai pendamping tim debat yaitu Irwan, S.IP, M.Sc yang juga merupakan dosen di Program studi PPKn.

Terkait dengan kondisi Pandemi COVID-19 yang terus mengalami peningkatan, maka panitia telah mensyaratkan penerapan protokol kesehatan yang ketat bagi peserta yang akan bertanding.

Salah satunya dengan mewajibkan seluruh peserta dan pendamping untuk SWAB PCR dua hari sebelum keberangkatan.

Kegiatan debat yang kedua kalinya ini merupakan bagian dari program Bawaslu untuk berperan dalam melahirkan generasi muda yang kritis dan memahami persoalan bangsa khususnya mekanisme Pemilihan Umum.

Terlebih pada dua tahun mendatang akan dilaksanakan Pemilu Presiden/Wakil Presiden, Pemilu Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah.

Dalam kegiatan sosialisasi pengawasan Pemilu tahun 2024, diperkirakan banyak menggunakan media digital, media sosial, media elektronik dan sebagainya.