ICW: Kejagung harus Koreksi Penanganan Korupsi

Jakarta, (ANTARA) - Indonesian Corruption Watch (ICW) menyatakan dengan banyaknya pengaduan dari masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan Agung dalam penanganan kasus korupsi ke Komisi III DPR RI, harus dijadikan sebuah koreksi. "Serta (banyaknya pengaduan) menjadi koreksi dan pengawasan di internal Kejagung," kata Anggota Badan Pekerja ICW, Emerson F Yuntho di Jakarta, Selasa. Sekaligus, kata dia, dengan banyaknya pengaduan itu menunjukkan ketidakprofesionalan aparat kejaksaan. Ditambahkan, bukan tidak mungkin ada faktor kesengajaan di dalam mengkriminalkan sebuah kasus yang semestinya perdata menjadi korupsi. "Bukan tidak mungkin ada faktor kesengajaan untuk maksud memeras. Jika ini terjadi maka jaksa agung memberikan sanksi tegas terhadap oknum itu," ucapnya. Sebelumnya, Komisi III DPR mengkritisi kinerja Kejaksaan Agung terkait penanganan kasus tindak pidana korupsi seiring banyaknya pengaduan dari masyarakat terhadap korps penuntut umum tersebut. "Yang pasti, kami sudah mendengar banyak penyimpangan dan kesalahan mendasar dalam penanganan kasus-kasus korupsi di Kejagung," kata Ketua Komisi III DPR, I Gede Pasek Suardika di Jakarta, Senin (5/11). Dikatakannya pengaduan terbanyak terkait dengan kasus perdata yang dipaksa dikriminalkan menjadi kasus korupsi. "Ini berbahaya," katanya. Karena itu, pihaknya meminta Kejagung untuk melakukan reformasi fundamental di jajaran Pidsus sebelum nanti disamakan anggaran dan operasionalnya dengan KPK. "Kami khawatir Pidsus kejagung berubah menjadi 'monster' yang suka mengkriminalisasi banyak pihak. Harus fokus pada kasus-kasus korupsi besar bukan malah menjadi 'debt collector' baru dengan kekuasaan dan kewenangannya yang ada sekarang ini," tukasnya. Wakil Jaksa Agung (Waja), Darmono menanggapi hal tersebut menyatakan pihaknya komitmen untuk berusaha terus memperbaiki keadaan, sehingga keadaan ke depan harus lebih lebih baik. "Kami berusaha terus memperbaiki keadaan," katanya. (*/jno)

Pewarta:
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026