Sidang perdana dugaan suap terhadap Muzni Zakaria, ini isi dakwaan jaksa

id Muzni Zakaria,kasus masjid agung solok selatan,sidang perdana suap muzni,pengadilan tipikor padang

Sidang perdana dugaan suap terhadap Muzni Zakaria, ini isi dakwaan jaksa

Suasana sidang perdana dugaan suap terhadap bupati Solok Selatan non aktif Muzni Zakaria dengan terdakwa Muhammad Yamin Kahar di Pengadilan Tipikor Padang, Rabu (15/4). (ANTARA/Fathul Abdi)

PadaPadangng (ANTARA) - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang, Sumatera Barat (Sumbar) menggelar sidang perdana terdakwa Muhammad Yamin Kahar atas dugaan suap kepada bupati non aktif Solok Selatan Muzni Zakaria terkait proyek pembangunan Masjid Agung dan Jembatan Ambayan.

"Sekitar Januari 2018 Muzni Zakaria selaku Bupati Solok Selatan mendatangi rumah terdakwa, kemudian menawarkan paket pembangunan Masjid Agung Solok Selatan dengan pagu anggaran sebesar Rp55 miliar," kata Jaksa Penuntut Umum KPK Rikhi Benindo Maghaz Cs dalam dakwaan yang dibacakan di Padang, Rabu.

Terdakwa lalu menanggapi tawaran bupati tersebut dengan menanyakan apakah bisa pekerjaan dibangun terlebih dahulu, lalu pembayaran dilakukan dalam beberapa tahun setelah pekerjaan selesai.

Muzni mengatakan hal itu tidak bisa dilakukan, dan ia meminta terdakwa untuk ikut proses lelang terlebih dahulu.

Pada pertemuan tersebut terdakwa yang merupakan pemilik Group Dempo mengenalkan direkturnya yang biasa menangani proyek pemerintah kepada Muzni, sedangkan Muzni mengatakan agar menelpon kepala dinasnya jika berminat terhadap proyek.

Beberapa hari setelah pertemuan dengan terdakwa, Muzni kemudian memanggil Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUTRP, Ketua serta sejumlah anggota Kelompok Kerja pelelangan proyek pembangunan Masjid Agung Solok Selatan.

"Untuk memberi arahan agar paket pembangunan Masjid Agung Solok Selatan dimenangkan oleh perusahaan yang digunakan terdakwa, termasuk paket pembangunan Jembatan Ambayan," lanjut jaksa membacakan dakwaan dalam sidang yang digelar secara tatap muka.

Dari dakwaan yang dibacakan jaksa juga diketahui perusahaan yang diikutkan lelang bukan perusahaan terdakwa, melainkan perusahaan lain PT Zulaikha dengan kesepakatan fee 12 persen dari nilai kontrak.

Setiap pemrosesan tersebut diurus oleh direktur dari terdakwa yang awalnya sempat dikenalkan kepada Muzni Zakaria.

Sementara proyek pembangunan Jembatan Ambayan disiapkan untuk PT Yaek Ifda Cont dengan ketentuan sama memberi fee 12 persen dari nilai proyek. Awalnya proyek tersebut juga ditawarkan ke PT Zulaikha, namun tidak diambil karena telah mendapatkan proyek Masjid Agung.

Kemudian pada 9-20 Maret 2018 lelang untuk proyek Jembatan Ambayan dibuka, sedangkan lelang untuk Pembangunan Masjid Agung dibuka pada 3-23 April 2018. Kedua perusahaan itu akhirnya ditetapkan sebagai pemenang.

Namun dalam proses lelang yang tengah berjalan, terdakwa disebut telah menyerahkan uang total Rp475 juta baik untuk Muzni Zakaria, dan Kelompok Kerja lelang Jembatan Ambayan serta Masjid Agung.

Uang yang diserahkan terdakwa kepada Muzni melalui direkturnya serta kepala dinas, atau pemberian uang terhadap Kelompok Kerja (Pokja) dinilai telah melanggar ketentuan.

Jaksa menjerat terdakwa dengan dakwaan pertama pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo pasal 64 (1) KUHPidana.

Sedangkan dakwaan kedua melanggar pasal 13 Undang-undang yang sama, Jo pasal 64 (1) KUHPidana.

Terdakwa yang sidang didampingi oleh penasihat hukum Halius Husain Cs, akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap dakwaan JPU KPK pada sidang berikutnya.

Pada bagian lain, untuk Bupati Muzni Zakaria saat ini prosesnya masih dalam penyidikan KPK.
Pewarta :
Editor: Joko Nugroho
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar