Akademisi: Penanganan Flu Burung Masih Terkendala

Jakarta, (Antara) - Kepala laboratorium flu burung dari Universitas Airlangga Chairul A. Nidom mengatakan bahwa ada beberapa kendala utama yang membuat penanganan terhadap kasus infeksi dan penyebaran flu burung menjadi lambat. "Sepertiga dari jumlah korban flu burung di dunia berasal dari Indonesia, dan ini karena lambatnya penanganan kasus dan pengendalian penyebaran virus flu burung di Indonesia. Ada beberapa kendala utama yang menyebabkan hal tersebut," kata Chairul di Bogor, Senin. Pernyataan tersebut dia sampaikan dalam acara lokakarya jurnalistik tentang wabah flu burung dan kesiapan menghadapi bencana yang diselenggarakan atas kerja sama antara Biro penyiaran internasional Voice of America (VOA) Indonesia dan Broadcasting Board of Governors (BBG) pada 7-10 April. Dia menjelaskan salah satu kendala dalam pengendalian penyebaran flu burung adalah karena penyebaran sumber virus itu, yaitu hewan yang juga belum terkendali. "Sejauh ini pemantauan terhadap penyebaran virus flu burung di Indonesia hanya berfokus pada manusia, padahal seharusnya pada hewan yang menjadi sumber virus," ujarnya. Selain itu, kata dia, lambatnya penanganan kasus infeksi flu burung terkait dengan sulitnya pembedaan gejala klinis dari penyakit itu. "Masyarakat seringkali tidak sadar dengan gejala flu burung dan cenderung membiarkannya karena dikira hanya flu biasa atau demam," tuturnya. Lebih lanjut dikatakannya, alat diagnostik dini yang tersedia di beberapa puskesmas dan rumah sakit di Indonesia belum memadai untuk membedakan antara virus flu biasa dan flu burung. "Jadi, walaupun sudah sampai di rumah sakit, pasien belun tentu segera ditangani karena sarana yang mungkin tidak memadai," kata Chairul. Bahkan, dia mengungkapkan ada beberapa kasus kekeliruan penanganan untuk mendeteksi virus flu burung, misalnya pengambilan sampel untuk diagnosis virus dari cairan hidung padahal virus pada si pasien belum sampai ke hidung karena masih di paru-paru. "Biasanya dua atau tiga hari kemudian barulah bisa diketahui dari sampel cairan hidung, jadi pengambilan sampel diagnosis harus berkala," katanya. Selanjutnya, dia mengatakan kendala lain dalam penanganan flu burung di Indonesia adalah belum adanya antivirus dan vaksin yang dijual secara bebas. Namun, dia memaklumi hal itu mengingat efek samping yang dapat ditimbulkan beberapa antivirus, salah satunya Oseltamuvir yang bisa menyebabkan halusinasi pada pasien anak seperti yang pernah terjadi di Jepang. Sementara itu, untuk penggunaan vaksin pada hewan dan manusia menjadi dilema karena salah satu hal yang mempercepat virus bermutasi adalah vaksinasi. "Lagipula vaksinasi tidak mematikan virus tetapi hanya mengurangi kesakitan," ujarnya. Kendala terakhir penanganan masalah flu burung di Indonesia, menurut dia, peran media yang dinilai belum maksimal dalam memberi pengetahuan dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya flu burung. Sebelumnya, Kepala Komite Nasional Pengendalian Zoonosis Emil Agustiono mengatakan bahwa penanganan penyebaran flu burung di Indonesia dapat dilakukan dengan maksimal bila ada koordinasi multisektoral yang baik. "Mengapa penurunan penyebaran virus flu burung di Indonesia tidak pernah maksimal? Hal ini karena kita masih menanganinya secara sektoral, padahal masalah ini sangat bersifat multisektoral. Maka untuk menangani penyebaran flu burung dengan baik, kita harus melihat dan berpikir tentang itu secara multi sektoral," kata Emil. Menurut dia, sebagian besar pembuat kebijakan di Indonesia cenderung berpikir bahwa wabah flu burung merupakan suatu masalah sektoral. "Mereka berpikir ini hanya masalah sektor kesehatan saja maka harusnya ditangani oleh Kementerian Kesehatan, sedangkan yang berhubungan dengan ternak unggas ditangani oleh Kementerian Pertanian. Jadi, penanganannya tidak lintas sektoral," ujarnya. Selanjutnya, Emil yang juga seorang Deputi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat mengatakan kendala lain dalam penanganan penyebaran virus flu burung di Indonesia terletak pada masalah birokrasi. Masalah birokrasi itu, yakni keadaan dimana pemerintah pusat telah membuat suatu kebijakan yang multisektoral, namun implementasi dari kebijakan tersebut di tingkat daerah menjadi kebijakan sektoral. (*/sun)