Nurbaya Sarankan DPD Segera Tindalanjuti Putusan MK

Rabu, 3 April 2013 18:32 WIB

Jakarta, (Antara) - Mantan Sekretaris Jenderal DPD RI Siti Nurbaya Bakar menyarankan DPR RI dan DPD RI segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan kewenangan kepada DPD RI untuk mengajukan dan membahas rancangan undang-undang (RUU). "Putusan MK itu sudah ada tafsirnya sehingga tidak perlu ditafsirkan lagi, tapi ditindaklanjuti," kata Siti Nurbaya Bakar pada "Dialog Kenegaraan: Politik Legislasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu. Pembicara lainnya pada diskusi tersebut adalah Ketua DPD RI Irman Gusman, dan Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin. Siti Nurbaya menjelaskan ada dua hal yang perlu ditindaklanjuti dari putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugataan uji materi dari DPD perihal UU No 27 tahun 2009 tentang MD3 dan UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (PPP) terhadap pasal 22D UUD 1945. "Dari dua hal tersebut yang utama adalah keikhlasan dan kebesaran jiwa DPR RI untuk bersama-sama DPD RI mengajukan dan membahas RUU," katanya. Ketua DPP Partai NasDem ini menjelaskan dengan putusan MK tersebut kewenangan DPD makin bertambah di bidang legislasi. "DPD RI yang memiliki kewenangan yang sama dengan DPR RI di bidang legislasi harus ditampilkan, tidak bisa ditutup-tutupi lagi," katanya. Menurut dia, pada 2012, DPD RI sudah menghasilkan 38 RUU yang diserahkan kepada DPR RI tapi realitasnya sebagian besar tidak ditindaklanjuti. Setelah memiliki kewenangan yang sama dengan DPR RI di bidang legislasi, menurut dia, penyerahan RUU dari DPD RI ke DPR RI agar dilakukan secara resmi antarlembaga melalui rapat paripurna DPR RI. "Dengan demikian penyerahan RUU tersebut diterima secara kelembagaan," katanya. Ia menambahkan, melalui proses resmi antarlembaga tersebut, maka proses selanjutnya juga antar lembaga. Hal ini, kata dia, akan memberikan dampak politik yang kuat kepada DPD RI baik kinerja maupun pertanggungjawaban terhadap masyarakat di daerahnya. Pada kesempatan tersebut, Siti Nurbaya juga menegaskan agar DPD RI berani segera melakukan langkah konkret untuk merumuskan RUU dan mengusulkannya kepada DPR RI. "Jangan sampai putusan MK ini hanya menjadi eforia sejenak oleh DPD RI dan kemudian sunyi lagi tanpa ada tindak lanjut," katanya. Siti Nurbaya juga mengingatkan DPD RI untuk lebih proaktif melakukan komunikasi antara komite-komite di DPD RI dan komisi-komisi di DPR RI yang bidang tugasnya sama. Ia juga mengusulkan agar DPR RI dan DPD RI membuat tata tertib bersama sebagai pedoman teknis sehingga proses legislasi bisa berjalan bersama. (*/jno)