Aliansi Mahasiswa Solok gelar demo tolak UU KPK dan RUU KUHP

id Demo Mahasiswa,Berita Sumbar,Berita Solok,DPRD Solok

Aliansi Mahasiswa Solok gelar demo tolak UU KPK dan RUU KUHP

Aliansi Mahasiswa Solok melakukan demo dan menyampaikan tuntutan ke DPRD Kabupaten Solok pada Senin. (Istimewa)

​​​​​​​Arosuka, (ANTARA) - Ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Solok menggelar demo di depan kantor DPRD Kabupaten Solok untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan penolakan mereka terhadap UU KPK dan RUU KUHP, Senin.

Ratusan mahasiswa telah memadati Arosuka, beragam yel-yel tuntutan didengungkan, begitu juga spanduk-spanduk kritikan dibentangkan mulai saat mereka berkumpul di dekat tugu Ayam lalu berjalan hingga ke kantor DPRD Kabupaten Solok.

Koordinator Lapangan Aliansi Mahasiswa Solok, Candra Irawan di Arosuka, Senin menegaskan bahwa gerakan mahasiswa ini merupakan bagian dari gerakan nasional yang dilakukan beberapa waktu lalu.

"Demo tersebut dilakukan setelah ada persetujuan dari seluruh mahasiswa Solok, bahwa Aliansi Mahasiswa Solok juga perlu memperjuangkan keadilan dan nilai-nilai reformasi lainnya," ujarnya.

Dalam unjuk rasa tersebut, Aliansi Mahasiswa Solok mengajukan empat tuntutan, yaitu mencabut UU KPK karena dinilai melemahkan tugas dan fungsi KPK, kedua menolak RUU KUHP, ketiga menuntut negara mengusut kasus perusakan lingkungan, dab keempat menuntut Polri mengusut tuntas kasus penembakan aktivis (mahasiswa) di Kendari, Sulawesi Tenggara, 26 September lalu.

"Secara tegas, kami menolak UU KPK, masa iya lembaga independen dimasukkan dalam rumpun eksekutif, serta beberapa pasal dinilai akan melemahkan KPK," katanya.

Pihaknya juga menyayangkan kasus pembakaran hutan yang terjadi di beberapa daerah terutama di Sumatera dan Kalimantan.

Menurutnya, perusakan lingkungan bukanlah hal yang bisa dianggap sepele, apalagi dampaknya sangat besar, seperti yang terjadi dalam tiga minggu terakhir kabut asap yang mencemari udara.

Mahasiswa Solok juga tidak akan tutup mata terhadap kecurangan-kecurangan yang terjadi di Indonesia, apalagi tentang UU KPK yang akan melemahkan kinerja KPK.

"Kami ingin DPRD Kabupaten Solok, menyetujui tuntutan kami, dan mengirimnya ke DPR-RI, agar tuntutan tersebut tidak hanya dipertimbangkan, tapi juga segera dilakukan," tambahnya.

Ratusan petugas kepolisian dari Polres Solok Arosuka juga diturunkan untuk mengawasi dan mengamankan aksi demo dari depan pintu masuk ruang sidang utama hingga parkir DPRD setempat.

Aksi demonstrasi berjalan lancar dan damai. Aliansi mahasiswa Solok diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Solok, Jon Firman Pandu bersama anggota DPRD lainnya di ruang sidang utama. Kapolres Solok Arosuka, AKBP Ferry Irawan juga turun langsung mengawal dan mengamankan aksi demonstrasi.

Pada Siang hari, Aliansi Mahasiswa Solok pun ditemui Ketua DPRD Kabupaten Solok, Jon Firman Pandu bersama Wakil Ketua DPRD Renaldo Gusmal dan Lucki Effendi. Mahasiswa pun mendesak masuk ke ruang sidang DPRD setempat dan menyampaikan tuntutan.

Setelah, komunikasi berjalan selama satu jam lebih, akhirnya DPRD Kabupaten Solok menyetujui tuntutan mahasiswa tersebut. Jon Firman Pandu mengapresiasi gerakan Aliansi Mahasiswa Solok yang dinilai peduli terhadap bangsa Indonesia.

Ketua DPRD Kabupaten Solok, Jon Firman Pandu menyebutkan tidak ada alasan bagi DPRD untuk tidak menemui dan berdiskusi dengan mahasiswa, apalagi hal-hal yang dituntut merupakan hal positif dan sebagai bentuk bahwa mereka juga ikut memperhatikan kondisi negara.

"Saya mengapresiasi, ini hal positif, mahasiswa memang harus berani menyampaikan pendapat, dan kami pun Insyaallah terbuka juga untuk menerima masukan-masukan dari akademisi," ujarnya.

Kemudian, DPRD Kabupaten Solok menandatangi surat persetujuan mendukung pernyataan sikap Aliansi Mahasiswa Solok sekitar pukul 15.00 WIB yang ditandatangani Ketua DPRD, Wakil I dan II DPRD Kabupaten Solok, serta seluruh ketua fraksi.

Setelah itu, dengan dikawal oleh seluruh Aliansi Mahasiswa Solok, surat tersebut diantar ke kantor Pos Indonesia di Nagari Talang, Kecamatan Gunung Talang, untuk dikirim ke DPR-RI sekitar pukul 16.30 WIB.
Pewarta :
Editor: Joko Nugroho
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar