Jakarta, (ANTARA) - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Agus Widjojo mengatakan salah satu solusi yang bisa dilakukan oleh Pemerintah untuk meredam konflik yang terjadi di Papua adalah dengan memahami apa yang menjadi keluhan dan keinginan masyarakat di Bumi Cenderawasih itu.
"Kita buka babak baru untuk membuka komunikasi dengan saudara kita di Papua tentang apa sebetulnya yang menjadi keluhan mereka," ujar Agus di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, diperlukan pemahaman mengenai kultur dan cara berpikir masyarakat Papua, sebagai landasan bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi.
Baca juga: Warga asing tidak dilarang ke Papua, tetapi dibatasi
Dengan adanya pemahaman tersebut, keputusan yang diambil oleh Pemerintah akan sejalan dengan harapan yang diinginkan oleh masyarakat Papua, sehingga konflik akan lebih cepat terselesaikan.
"Sehingga cara berpikir keputusan, kebijakan yang diputuskan dari pusat, dari Jakarta itu sudah sejalan dan mudah diterima, karena sudah dikomunikasikan dengan mereka, dengan tujuan bahwa hal itu bisa diterima dengan cara berpikir mereka," ucap Agus.
Selain itu, Agus mengatakan bahwa penegakan hukum juga menjadi kunci utama untuk meredam konflik di Papua agar tidak berlarut-larut. Agus menilai hal tersebut dapat menghadirkan rasa keadilan di tengah masyarakat Papua.
"Adanya penegakan hukum untuk bisa mencari siapa sebetulnya pelaku dari manapun dan menindaknya dengan pendekatan hukum," ujar Agus. (*)
