CIPS minta Bulog pastikan beras bantuan pangan non tunai berkualitas baik

Jakarta, (ANTARA) - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania mengatakan Perum Bulog yang kini ditunjuk sebagai Manajer Penyediaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) harus memastikan berasnya berkualitas baik agar bisa bersaing dengan pihak swasta.

CIPS menilai Pemerintah harus mendukung penunjukan Bulog sebagai penyalur beras pada skema BPNT dengan mengevaluasi kembali besaran harga pokok penjualan (HPP) yang diterapkan. Transformasi dari skema Beras Sejahtera (Rastra) ke BPNT membuat beras Bulog tidak lagi menjadi pemasok utama beras dalam skema ini. Peran Bulog dalam penyaluran beras semakin jauh berkurang karena suplai beras dapat juga diperoleh dari distributor perusahaan swasta.

"Besaran HPP yang sudah tidak realistis dengan harga pasar ini membuat Bulog seringkali kesulitan untuk menyerap beras dan mendapatkan beras berkualitas baik dari petani," kata Galuh di Jakarta, Kamis.

Saat ini, HPP gabah kering panen (GKP) berada di kisaran Rp3.700 per kilogram, dengan fleksibilitas harga sebesar 10 persen. Artinya, Bulog bisa menawarkan harga pembelian sekitar Rp4.050 per kilogram.

Sejak ditetapkan pada 2015 hingga sekarang, tentunya banyak sekali faktor-faktor yang mengakibatkan adanya perubahan harga seperti inflasi, biaya transportasi, dan perubahan margin keuntungan petani yang meningkat dari tahun ke tahun.

Transformasi program Rastra ke BPNT dilakukan secara bertahap mulai tahun 2017 dan menargetkan setidaknya 15,6 juta KPM sebagai pihak yang berhak menerima bantuan.

BPNT memang bertujuan agar para penerima dapat memperoleh bantuan pangan, khususnya beras dan telur, lewat sistem nontunai atau kartu elektronik. Masyarakat penerima bantuan dapat membeli beras dan telur lewat e-Warong dengan mendapatkan jatah Rp110.000/bulan.

Galuh menambahkan, di satu sisi, skema BPNT memberikan keuntungan bagi masyarakat untuk dapat memilih barang kebutuhan pokok yang lebih berkualitas, contohnya saja dengan memilih beras kulitas premium dibandingkan kualitas biasa.

Program penyaluran BPNT juga lebih memudahkan kontrol dan mengurangi penyimpangan dan berkontribusi pula pada peningkatan inklusi keuangan karena penyalurannya dilakukan lewat transaksi perbankan melalui Bank Himbara.

Menurut dia, selain perlu inovasi untuk meningkatkan dan menjaga kualitas berasnya, Bulog juga perlu memperkuat koordinasi dengan Kementerian Sosial terkait data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan juga proses penyalurannya. Penunjukan ini juga diharapkan tidak membuat Bulog kehilangan fungsinya untuk menjaga kestabilan harga beras.

Kementerian Sosial akhirnya menunjuk Bulog sebagai penyalur beras untuk BPNT. Menteri Sosial Agus Gumiwang menilai penunjukan ini dilakukan untuk menyelamatkan stok beras Bulog yang berlimpah saat ini.

Sebelumnya, Menteri Sosial mewacanakan untuk memberikan prioritas bagi Bulog sebagai penyalur dalam program BPNT untuk lebih dari 70 persen. Bulog sebagai manajer penyediaan bisa mengundang partisipasi dari pihak lain, seperti swasta. (*)