Masyarakat Dayak dukung Jokowi-Ma'ruf di Pilpres April 2019

Jakarta, (Antaranews Sumbar) - Masyarakat Dayak menyatakan dukungan dan siap memenangkan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pilpres 17 April 2019 mendatang.

Dukungan ini dideklarasikan oleh Presiden Majelis Adat Dayak Nasional, Cornelis, dalam acara Silaturahmi Nasional Masyarakat Dayak bersama Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo di Jakarta, Sabtu.

Dalam silaturahmi nasional yang juga dihadiri Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), Dewan Adat Dayak (DAD) tingkat provinsi dan kabupaten kota, serta ormas Masyarakat Dayak Indonesia, Cornelis memaparkan terdapat tiga alasan mengapa masyarakat Dayak mendukung Jokowi.

"Pertama, Jokowi memiliki komitmen dan kesungguhan yang sangat tinggi selama memimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam mempertahankan Ideologi Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Keutuhan NKRI," ujar Cornelis dikutip dari siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Kemudian Cornelis mengatakan bahwa masyarakat Dayang menilai kinerja Jokowi membanggakan, karena berhasil membangun Indonesia terutama di bidang infrastruktur, penegakan hukum, HAM dan pemberantasan korupsi, kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, dan kesejahteraan rakyat.

Terakhir, Jokowi dan Ma'ruf Amin diyakini Masyarakat Adat Dayak mampu mengubah wajah Indonesia menjadi negara yang kuat, mandiri, maju, sejahtera, dan menjadi salah satu negara terdepan di dunia.

"Masyarakat Adat Dayak masih banyak yang hidup dalam hutan yang minim pembangunan, namun dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama ini, kami merasakan pemerataan pembangunan dilaksanakan dengan pesat sesuai dengan Nawacita Presiden untuk membangun dari wilayah pinggiran," kata Cornelis.

Masyarakat Adat Dayak berharap dukungan mereka dapat menggugah masyarakat adat seluruh Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia untuk turut memenangkan pasangan nomor urut 01 sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia periode 2019-2024.

"Supaya melanjutkan komitmen pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah-wilayah yang belum tersentuh pembangunan infrastruktur," pungkas Cornelis. (*)