Presiden Jokowi akan mengunjungi kembali NTB

id Jokowi,Gempa NTB

Presiden Jokowi akan mengunjungi kembali NTB

Presiden Joko Widodo bertolak ke Provinsi Sulawesi Tengah dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu (3/10/2018), untuk meninjau penanganan dampak bencana gempa bumi dan tsunami di daerah itu. (Foto Biro Pers Setpres RI) (Foto Biro Pers Setpres RI/)

Jakarta, (Antaranews Sumbar) - Presiden Joko Widodo akan mengunjungi kembali Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memastikan pencairan dana stimulan untuk korban bencana gempa bumi benar-benar tersalur kepada yang berhak.

"Kalau tidak ada halangan Pak Jokowi akan datang kembali ke NTB," kata Gubernur NTB Zulkieflimansyah usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Ia menyebutkan Presiden Jokowi ingin memastikan dana stimulan untuk korban bencana tersalurkan dengan baik.

"Pak Jokowi ingin melihat bahwa dana yang ada di rekening tabungan itu bisa dicairkan oleh masyarakat," katanya.

Menurur dia, tugas dirinya dan BNPB saat ini adalah memastikan bahwa pencairan dana itu berlangsung dengan baik.

"Pak Jokowi nanti juga akan membagi beasiswa di sana," katanya.

Ia berharap dengan penyederhanaan formulir isian yang semula 17 lembar menjadi satu lembar akan mempercepat pencairannya.

"Saya yakin bisa jadi cepat dan ketika Pak Jokowi hadir hari Kamis itu sudah kelihatan masyarakat sudah antre mengambil uangnya di bank," katanya.

Sementara itu Kepala BNPB Willem Rampangilei menyebutkan dana yang sudah disalurkan kepada masyarakat korban bencana di NTB melalui bank sebesar Rp1,1 triliun.

"Ini untuk di NTB. Nah, berapa rupiah lagi yang dibutuhkan, tergantung nanti hasil verifikasi," katanya.

Dana tersebut belum sampai ke masyarakat sehingga Presiden memerintahkan percepatan agar dapat segera dicairkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat korban bencana.

Dana Rp 1,1 triliun itu diperuntukkan bagi pembangunan kembali rumah-rumah rusak sebagai bantuan stimulan yang sudah disalurkan ke buku tabungan masyarakat.

"Tadi Presiden melihat lambat pelaksanaannya sehingga harus disederhanakan prosedurnya tapi tetap memperhatikan akuntabilitas," katanya.

Ia menyebutkan dana tersebut sepenuhnya bersumber dari APBN.

"Bantuan-bantuan yang lain nanti kita lihat, apakah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, mau dipakai di Sulteng atau NTB," katanya. (*)