Aktivitas pegawai kantor gubernur Sulteng mulai normal pascagempa

id PNS di Palu

PNS di Palu mulai beraktivitas pascagempa. (cc)

Palu, (Antaranews Sumbar) - Aktivitas pegawai negeri sipil di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (8/10), kembali normal pascagempa dan tsunami yang melanda Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Sigi.

Sebelum memulai aktivitas para pegawai negeri maupun honorer lebih awal mengikuti apel pagi dipimpin Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulteng Hidayat Lamakarate.

Pada apel tersebut tampak pegawai yang sudah hadir jauh lebih banyak dibandingkan dengan pada Kamis (4/10).

Kantor gubernur sebagai pusat pelayanan pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah terdapat delapan biro, yakni Biro Humas dan Protokoler, Biro Otonomi Daerah, Biro Hukum, Biro Ekonomi, Biro SDM, Biro Umum, Biro Organisasi dan Pemerintahan.

Selain itu dalam lingkup kantor gubernur juga terdapat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Instansi itu juga melaksanakan apel pagi dipimpin Kepala BPKAD Eda Nurely dan Kepala Bidang Aset Rudy Dewanto.

Tercatat dari 200 lebih pegawai negeri sipil dan non-PNS di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah hanya sekitar 42 orang mengikuti apel pagi.

UJntuk pegawai di Sekretariat Daerah Pemprov Sulteng sekitar 200 pegawai hadir dari total sekitar 700 pegawai di kantor gubernur itu.

Sekretaris Daerah Pemprov Sulawesi Tengah Hidayat Lamakarate meminta seluruh aparat sipil negara maupun pegawai honor aktif kembali bekerja seperti semula agar roda pemerintahan juga kembali berjalan normal.

Hal itu dimaksudkan agar kepercayaan masyarakat untuk kembali bangkit pascagempa juga semakin besar karena adanya pelayanan di instansi pemerintah daerah.

Hidayat juga mengajak kepada ASN yang masih ada di pengungsian untuk kembali beraktivitas.

Apel pagi baik yang berlangsung di Badan Pengeloaan Keuangan Aset Daerah maupun di pegawai kantor gubernur ditutup dengan doa khususnya kepada korban gempa dan tsunami.

Beberapa saat setelah apel selesai, Gubernur Sulteng Longki Djanggola juga tiba di kantor gubernur disusul sejumlah pejabat instansi lainnya untuk mengikuti rapat koordinasi evaluasi penanganan bencana pascagempa dan tsunami.

Longki menyatakan bisa memahami kondisi ASN, terutama yang kehilangan keluarga dan tempat tinggal, belum dapat dipaksakan untuk aktif seperti sedia kala.

Ia bersama sejumlah staf dan pejabat lainnya sudah masuk kantor sehari setelah gempa karena harus bergerak cepat menangani korban gempa dan tsunami.

"Walaupun dalam kondisi kantor yang berantakan saya tetap masuk," katanya. (*)
Pewarta :
Editor: Mukhlisun
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar