Padang, (Antaranews Sumbar) - Anggota DPRD Sumatera Barat M Nurnas meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) melakukan pemetaan akan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) di daerah itu.
"Jangan sampai jumlah ASN menumpuk di satu organisasi perangkat daerah, sementara di tempat lain malah kekurangan," kata dia di Padang, Senin.
Politisi Partai Demokrat itu berharap dalam penerimaan ASN nanti alokasi untuk tenaga teknis diperbanyak karena untuk provinsi ini mengalami kekurangan.
"Apabila pemetaan telah dilakukan dan dilaporkan ke pusat tentu seluruh kebutuhan kita dapat terpenuhi," ujar dia.
Ia mengatakan di lapangan saat ini banyak ASN yang tidak ditempatkan dalam bidang yang dikuasainya sehingga kinerja mereka tidak maksimal. Hal ini yang menjadi persoalan dan harus diperbaiki oleh pemerintah.
Misalnya lulusan sarjana pertanian, tentu tidak tepat ditempatkan di Dinas PSDA atau sebaliknya lulusan teknik sipil ditempatkan di Dinas Perpustakaan dan Arsip.
"Ini tugas BKD untuk melakukan pemerataan dan pemetaan terhadap kompetensi yang dimiliki ASN sehingga mereka dapat bekerja maksimal," kata dia.
Selain itu untuk menghilangkan prilaku buruk ASN seperti keluyuran saat jam kerja, pihaknya mengusulkan agar dilakukan pengawasan yang ketat terhadap kinerja mereka.
Ia mencontohkan bagi asn yang rajin akan ditambah tunjangan kinerja mereka dan bagi asn yang pemalas akan diberikan sanksi berupa pengurangan tunjangan kinerja.
"Selama ini kan tidak, mereka yang giat maupun yang malas sama-sama mendapatkan tunjangan kinerja yang sama. Ini perlu diatur sehingga mereka dapat bekerja maksimal," katanya.*
Legislator : ASN jangan bertumpuk dan tidak ada kerjaan di OPD
Anggota DPRD Sumatera Barat M Nurnas (Antara Sumbar/ Mario Sofia Nasution)
