Kuwait Larang Pertemuan Lebih dari 20 Orang

Kuwait, (ANTARA/Reuters) - Kuwait melarang pertemuan lebih dari 20 orang dan memberikan polisi kekuasaan lebih besar untuk membubarkan protes-protes, kata media lokal Selasa, sementara aksi oposisi meningkat menjelang pemilu 1 Desember. Kuwait dilanda konflik sejak emir memerintahkan perubahan undang-undang pemilu dalam satu usaha yang dikecam oposisi sebagai satu usaha untuk merusak peluang-peluang mereka dalam pemungutan suara itu. Oposisi akan memboikot pemilu itu dan menyerukan rakyat melakukan protes-protes. Pada Ahad, pasukan keamanan menggunakan gas air mata, granat-granat dan bom-bom asap untuk membubarkan ribuan demonstran ketika mereka mulai bergerak di pusat Kuwait City untuk memprotes perubahan-perubahan itu. Setidaknya 29 orang cedera dan lebih dari 15 orang termasuk seorang mantan anggota parlemen ditahan. "Para warga tidak diizinkan melakukan pertemuan lebih dari 20 orang di jalan-jalan atau di lokasi-lokasi publik tanpa memperoleh izin dari gubernur bersangkutan,"kata kabinet dalam satu pernyataan yang disiarkan surat-surat kabar lokal. Polisi berhak mencegah atau membubarkan seteiap pertemuan yang tidak punya izin. Kuwait negara produser minyak yang kaya berusaha mencegah protes-protes "Arab Spring" (pemberotnakan Arab) yang telah menggulingkan para pemimpin di kawsan itu, tetapi keluarga Al Sabah yang berkuasa menghadapi satu tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap kekuasaannya. Sejak tahun lalu, oposisi semakin meningkatkan aksi mereka di jalan-jalan. November tahun lalu, para pemrotes menyerbu parlemen untuk mendesak perdana menteri saat itu mundur. Emir, 83 tahun, membubarkan parlemen pada 7 Oktober dalam satu pergolakan kekuasaan terakhir antara pemerintah dan parlemen di mana negara itu enam kali membubarkan parlemen sejak awal tahun 2006. Sejumlah anggota oposisi menginginkan negara konstitusional dan pemerintah dibentuk oleh kelompok-kelompok mayoritas di majelis yang memiliki 50 anggota, sedangkan para anggota parlemen lainnya menuntut yang lebih sederhana yaitu pemerintah dibentuk emir di mana parlemen memiliki hak untuk mengawasi secara penuh. Kuwait adalah sekutu Amerika Serikat dan AS memiliki pasukan militer yang berpangkalan di negara Arab itu. (*/jno)