Wabup: Basis data terpadu harus akurat agar bantuan tepat sasaran

Muaro (Antaranews Sumbar) - Wakil Bupati Sijunjung Arrival Boy mengingatkan agar basis data terpadu harus akurat dan valid supaya dapat mengatasi masalah kemiskinan yang dialami masyarakat.

"Basis data terpadu harus akurat, validasi dan up to date. Kalau tidak, jangankan kemiskinan yang teratasi, malah masalah yang timbul," kata Arrival Boy di Sijunjung, Rabu malam.

Masalah timbul bisa akibat data yang dimunculkan atau pelaporan jauh dari valid, karena jarang di update.

Sebab, ada masyarakat yang ekonomi dan kesejahteraannya sudah baik tapi masih menerima program perlindungan sosial dan program penanggulangan kemiskinan.

Sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan kedua program itu tidak dapat sama sekali.

Karena itu, supaya ke depan kemiskinan yang menggeluti hidup dan kehidupan masyarakat bisa diatasi, basis data terpadu harus akurat.

"Jangan biarkan basis data error seperti yang ada sekarang,” tegas Wabup yang juga selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskina Daerah (TKPKD).

Penegasan itu disampaikan Wabup ketika membuka bimbingan teknis (pelatihan) bagi tim verifikasi, validasi dan pemutakhiran basis data terpadu penangan fakir miskin dan orang tidak mampu, di Ermesia Hotel and Resort Batusangkar pada 1 Agustus 2018.

Pelatihan yang diselenggarakan aparatur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPPEDA) Kabupaten Sijunjung bersama aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPr dan PA) diikuti 148 peserta yang terdiri atas tim kabupaten, pengawas kecamatan (sekretaris camat), tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, pengawas nagari (sekretaris walinagari) serta pengumpul data (Kaur Kesra).

Pembukaan yang ditandai dengan pemasangan tanda peserta dan penyerahan buku pedoman pendataan kepada perwakilan, dihadiri Kepala BAPPPEDA Kabupaten Sijunjung Febrizal Ansori, Kepala Dinsos PPr dan PA, Ahmatullah, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yenuarita, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta nara sumber.

“Untuk sama-sama kita ketahui, saya pernah mendengar ada masyarakat yang mengatakan pemerintah Kabupaten Sijunjung tidak tepat sasaran dalam memberikan bantuan. Tudingan itu muncul, penyebabnya seperti yang saya katakan tadi. Ada masyarakat yang ekonomi dan kesejahteraannya sudah baik tapi masih menerima program perlindungan sosial dan program penanggulangan kemiskinan. Sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan kedua program itu tidak dapat sama sekali,” ujar Arrival Boy. *