Mentawai, (Antaranews Sumbar) - Badan Pemeriksa Keuangan RI mendorong pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam hal pengelolaan keuangan daerah.
"Sekarang ada tim dari BPK yang bekerja melakukan supervisi di Mentawai, kami berharap ini menjadi semangat pemerintah kabupaten agar kedepan bisa meraih opini WTP," kata Anggota V BPK RI, Isma Yatun saat melakukan kunjungan kerja di Peipei, Kamis.
Ia menjelaskan, dalam hal pengelolaan keuangan yang baik akan mendapatkan opini WTP tentunya akan mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) dari Kementerian Keuangan. Tentunya hal tersebut akan menambah pendapatan bagi daerah.
Lebih lanjut ia mengatakan, WTP bukanlah hadiah tapi itu merupakan hasil kerja keras pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah yang baik, dan itu dilaksanakan secara transparan.
Ia mengatakan, dalam pemberian opini WTP pihaknya memastikan tidak ada negosiasi dengan pemerintah daerah, jika semuanya baik dan sesuai kriteria opini WTP wajib diberikan.
Dalam kesempatan tersebut, Isma juga mendorong Pemkab Mentawai dalam hal peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), karena hal itu juga menjadi bagian penting daerah dalam hal pembangunan kemanusiaan.
"Peningkatan SDM sangat penting bagi daerah yang berstatus tertinggal, kami berharap ini juga menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Mentawai," katanya.
Bupati Kepulauan Mentawai, Yudas Sabaggalet mengatakan, selama ini pihaknya terus dibimbing oleh BPK dalam hal penataan pengelolaan keuangan daerah, termasuk beberapa koreksi yang dilakukan oleh BPK.
"Tentunya ini menjadi catatan dan keinginan bagi pemerintah agar kedepan bisa meraih opini WTP," katanya.
Ia juga mengakui, dalam hal pengelolaan masih ada beberapa kelemahan, namun pihaknya memastikan hal tersebut tetap diproses untuk menjadi yang lebih baik lagi.(*)
Berita Terkait
Pakar nilai Anies dan Ganjar saling sindir sesuatu yang wajar
Senin, 29 Mei 2023 18:07 Wib
BMKG: Suhu panas di beberapa wilayah fenomena wajar
Sabtu, 6 Mei 2023 7:56 Wib
Menkes beri wewenang Polri usut dugaan kematian tak wajar Dokter Mawartih di Nabire
Senin, 13 Maret 2023 17:44 Wib
Hasil investigasi harta tak wajar 69 PNS Kemenkeu bakal diungkap pekan depan
Sabtu, 11 Maret 2023 17:19 Wib
Presiden: rakyat wajar kecewa lihat aparatur negara pamer kuasa
Kamis, 2 Maret 2023 14:36 Wib
Pemkab Dharmasraya targetkan raih WTP ke delapan
Selasa, 28 Februari 2023 15:03 Wib
Pelatih Thailand anggap wajar insiden dengan Marselino, Shin Tae-yong tidak sependapat
Jumat, 30 Desember 2022 6:34 Wib
Bima Sakti anggap wajar kritik untuk timnas U-17 Indonesia usai kalah 1-5 dari Malaysia
Senin, 10 Oktober 2022 8:05 Wib